Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp 15,8 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna memacu pembangunan fisik serta pengelolaan kawasan ibu kota baru, Selasa, (1/9/2026).
Usulan tersebut diajukan menyusul minimnya pagu indikatif yang dialokasikan pemerintah pusat, yakni baru menyentuh angka Rp 6,7 triliun dari total estimasi kebutuhan riil yang mencapai Rp 22,5 triliun.
Rincian defisit anggaran pembiayaan pembangunan kawasan dipaparkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan.
“Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun anggaran 2027 sebesar Rp 22,5 triliun, yang dialokasikan dalam pagu indikatif baru Rp 6,7 triliun. Sehingga masih terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun,” ujar Bimo Adi Nursanthyasto, Selasa, (1/9/2026).
