Tolak Pencabutan Perda Karhutla Kalbar, Sultan Melvin Sebut Jadi Pelindung Tradisi Adat

Ia menambahkan, Perda ini justru dibuat untuk memberikan tata cara yang jelas dan ketat bagi masyarakat peladang tradisional, seperti pembagian wilayah, kewajiban pembuatan sekat bakar, larangan di lahan gambut, jadwal pembakaran bergiliran, hingga pengawasan bersama dan sanksi administratif bagi pelanggar.

“Jangan menyalahkan perda, apa hubungannya perda dengan penyebab kebakaran hutan? Perda itu justru mengatur agar pembakaran yang memang diizinkan undang-undang dapat dilakukan dengan cara yang benar dan terawasi,” tegas Melvin.

Menurutnya, mencabut Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tanpa mengubah undang-undang induk tidak akan menghapus pengecualian kearifan lokal.

Langkah tersebut justru berisiko menghilangkan pedoman teknis pengendalian api di lapangan serta berpotensi memicu timbulnya tuduhan bahwa “setiap kebakaran hutan di Kalbar adalah ulah tradisi gilir balik masyarakat Dayak“.

Melvin menepis anggapan keliru yang menyudutkan masyarakat adat sebagai penyebab utama karhutla di Kalimantan Barat.

Berdasarkan praktik penegakan hukum di lapangan, karhutla skala besar umumnya bersumber dari pembakaran liar secara masif, konsesi korporasi, serta pelanggaran batas lahan yang tidak mengindahkan aturan.

Oleh karena itu, Melvin mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan serta menindak tegas para pelaku pembakaran liar dan korporasi, bukan mencabut aturan yang melindungi kearifan lokal.

“Tradisi gilir balik bukanlah sumber api yang memusnahkan hutan, melainkan pengetahuan suci leluhur yang menjaga hutan Kalimantan Barat tetap hijau, subur, dan lestari hingga hari ini sesuai amanat undang-undang negara,” pungkasnya.

(roska)