Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menepis spekulasi terkait masa depan megaproyek IKN setelah Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkannya secara spesifik dalam daftar Program Kerja Prioritas Nasional 2027. Basuki menegaskan bahwa tidak disebutnya IKN secara khusus bukan berarti proyek tersebut dicoret dari agenda negara, melainkan telah terintegrasi langsung ke dalam kluster prioritas infrastruktur.
Penegasan tersebut disampaikan Basuki di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Sabtu (15/8/2026), untuk merespons pidato pengantar pemerintah atas RUU APBN 2027 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, sehari sebelumnya.
Ketiadaan penyebutan “IKN” secara eksplisit dalam pidato kenegaraan kerap memicu pertanyaan publik terkait komitmen pemerintahan baru. Namun, Basuki menggarisbawahi bahwa megaproyek ini memiliki payung anggaran dan masuk dalam strategi pembangunan wilayah yang lebih luas.
“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau,” ujar Basuki kepada wartawan.
Lebih lanjut, mantan Menteri PUPR ini menjelaskan bahwa pembangunan IKN sejatinya memiliki kaitan erat dengan program pemerataan pembangunan kewilayahan dan desa yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, penjabaran IKN secara mandiri dalam pidato presiden dinilai bukanlah sebuah keharusan teknis.
“Ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN,” terangnya mempertegas posisi proyek strategis nasional tersebut.
Untuk membuktikan bahwa megaproyek ini tetap berjalan sesuai cetak biru, Basuki memastikan kebutuhan anggaran IKN dipenuhi secara bertahap. Sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 dengan nilai mencapai Rp48,8 triliun. Anggaran jumbo ini diproyeksikan untuk merampungkan infrastruktur inti pemerintahan.
Terkait rincian dan aliran dana, Basuki menguraikan bahwa skema pendanaan telah berjalan sejak periode transisi pemerintahan dan akan terus disuntikkan secara berkala.
“Sudah, sudah mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian. Tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun, nanti akan ada insyaallah ada tambahan Rp 27 triliun,” pungkasnya merinci alokasi anggaran tersebut.
Suntikan dana ini menjadi krusial mengingat OIKN memikul target besar pada tahap kedua pembangunan. Kawasan Nusantara ditargetkan beroperasi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, di mana OIKN ditugaskan untuk menyelesaikan seluruh ekosistem infrastruktur bagi lembaga legislatif dan yudikatif agar pemerintahan dapat berjalan seimbang.
Sebagai konteks, dalam pidato RUU APBN 2027 pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo menetapkan sejumlah agenda makro sebagai Program Kerja Prioritas Nasional. Fokus utama presiden tertuju pada kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.
Selain itu, pemerintah turut memprioritaskan hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan desa sebagai ujung tombak penurunan angka kemiskinan nasional. Meskipun kata “IKN” tidak menggema di Senayan hari itu, aliran dana triliunan rupiah memastikan alat berat di Penajam Paser Utara tidak akan berhenti beroperasi.
(Hendrawan)
