Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Tengah

Pemkot Palangka Raya Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan hingga 9 November 2026

Memei
Memei
Minggu, 11 Oktober 2026 · 20:001 menit baca
Pemkot Palangka Raya Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan hingga 9 November 2026
Pemkot Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 9 November 2026 seusai rapat monitoring dan evaluasi. (Dok. Nitra/MC Palangka Raya)

Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan hingga 9 November 2026. Perpanjangan itu diambil untuk memperkuat penanganan bencana lewat evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan kemanusiaan dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Kalimantan Tengah di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jumat (9/10/2026).

Menurut dia, keputusan diambil seusai rapat monitoring dan evaluasi (monev) penanganan bencana di wilayah itu.

Fairid menyebut perpanjangan sebagai langkah untuk memantau perkembangan situasi harian dan memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat.

Sekda Kalteng: Integritas Harus Tercermin dalam Sikap dan Tindakan, Perempuan Punya Peran Strategis
Baca Juga

Sekda Kalteng: Integritas Harus Tercermin dalam Sikap dan Tindakan, Perempuan Punya Peran Strategis

“Ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh tahapan prosedur penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi, efektif, efisien, dan terukur. Kita juga mengevaluasi perkembangan situasi setiap harinya guna memastikan kesiapsiagaan semua pihak,” ujar Fairid.

Fairid menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, dan menurut dia sinergi yang kuat diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

“Harapannya, melalui sinergi pemerintah, aparat (TNI, Polri), BPBD, relawan, dunia usaha, dan masyarakat, penanganan karhutla serta kekeringan di Kota Palangka Raya dapat berjalan optimal, sekaligus meminimalkan dampak bencana terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat,” kata Fairid.

(Memei)