Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Crime Record

Dugaan Korupsi Teluk Keluang Belum Tuntas, Langkah Politik Martin Rantan Maju Ketua Golkar Ketapang Disorot

Roska Putra
Roska Putra
Senin, 19 Oktober 2026 · 18:501 menit baca
Dugaan Korupsi Teluk Keluang Belum Tuntas, Langkah Politik Martin Rantan Maju Ketua Golkar Ketapang Disorot
Mantan Bupati Ketapang Martin Rantan saat menyampaikan pidato di podium kedinasan. (Dok. Facebook/Sekretariat DPRD Ketapang)

Persoalan dugaan penyimpangan proyek Food Estate Teluk Keluang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih menyisakan tanda tanya publik di tengah dinamika politik lokal yang mencuat.

Langkah politik mantan Bupati Ketapang, Martin Rantan, yang dikabarkan berniat maju kembali sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Ketapang mendapat sorotan tajam dari masyarakat di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

Proyek Food Estate Teluk Keluang yang digulirkan pada masa kepemimpinan Martin Rantan sebagai bupati sebelumnya telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar tercatat telah melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan pejabat Dinas Perkim LH Ketapang, hingga peninjauan langsung ke lokasi proyek di Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Dukung Program Quick Wins, Polda Kalbar Gelar Bakti Sosial Operasi Katarak
Baca Juga

Dukung Program Quick Wins, Polda Kalbar Gelar Bakti Sosial Operasi Katarak

Desakan transparansi penegakan hukum turut disuarakan oleh Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Kalbar yang terus mempertanyakan perkembangan penyidikan atas dugaan penyelewengan anggaran tahun 2020 hingga 2022 tersebut.

Di tengah belum adanya kejelasan terbuka mengenai penanganan perkara hukum tersebut, ambisi kepemimpinan politik Martin Rantan di tubuh Partai Golkar menuai pertanyaan publik.

Warga dan pegiat sosial menilai bahwa jabatan strategis partai tidak boleh diasosiasikan sebagai upaya membangun pelindung politik di tengah proses hukum yang masih dinantikan perkembangannya.

Masyarakat mendesak agar Polda Kalbar dapat menuntaskan penanganan perkara secara transparan dan profesional tanpa pandang bulu, serta memastikan bahwa proses politik tidak mencampuradukkan kepentingan partai dengan pertanggungjawaban hukum kebijakan publik di masa lalu.

(roska)