Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Demokrasi

Demo Mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda Bawa Lima Tuntutan

Achmad Fatoni
Achmad Fatoni
Rabu, 28 Oktober 2026 · 08:341 menit baca
Demo Mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda Bawa Lima Tuntutan
Aliansi BEM lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Komite Sadar menggelar aksi demo mahasiswa pada Hari Sumpah Pemuda dengan lima tuntutan utama. (Dok. Ist)

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, (28/10/2026). Aksi unjuk rasa tersebut ditujukan untuk menagih janji politik dan tanggung jawab konstitusional Pemerintah Prabowo–Gibran.

Konsolidasi gerakan tersebut melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi negeri, meliputi Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, hingga Universitas Brawijaya.

Pernyataan sikap tertulis mengenai maksud dan dorongan gerakan mahasiswa tersebut disampaikan oleh perwakilan Komite Sadar.

“Kami akan meneruskan suara yang sama, menagih tanggung jawab negara, dan menegaskan bahwa rakyat bukan objek dalam penyelenggaraan negara,” ujar perwakilan Komite Sadar.

Aksi “Rakyat Kalbar Menggugat” di Bundaran Digulis Tuntut Usut Tuntas Kekerasan Demo Karhutla
Baca Juga

Aksi “Rakyat Kalbar Menggugat” di Bundaran Digulis Tuntut Usut Tuntas Kekerasan Demo Karhutla

Dalam aksi tersebut, massa mengusung lima poin tuntutan utama. Poin pertama mendesak penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penindakan hukum tegas terhadap korporasi pembakar lahan, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan secara menyeluruh.

Poin kedua menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menuntut penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Poin ketiga menuntut penurunan biaya pendidikan tinggi serta penyediaan akses layanan dasar publik secara adil dan merata. Poin keempat menekan pemerintah agar menghentikan penggunaan instrumen hukum demi legitimasi kekuasaan, seraya mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Poin kelima menegaskan perlunya jaminan kebebasan berpendapat, penuntasan kasus pelanggaran HAM, serta penghentian militerisasi di ruang sipil. Penegasan akhir terkait landasan penyampaian tuntutan tersebut ditutup oleh perwakilan pergerakan.

Massa Aliansi Kalbar Revolusi Geruduk DPRD Provinsi Tuntut Tanggung Jawab Bencana Karhutla Kepada Gubernur
Baca Juga

Massa Aliansi Kalbar Revolusi Geruduk DPRD Provinsi Tuntut Tanggung Jawab Bencana Karhutla Kepada Gubernur

“Tuntutan ini adalah penagihan tanggung jawab atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi,” pungkas perwakilan komite.

(Tony)