Para ekonom menilai kondisi Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan lalu, menurut Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
Dalam survei yang sama, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan target pertumbuhan ekonomi mendekati 8 persen paling banyak dipilih sebagai agenda yang berisiko tidak memenuhi ekspektasi.
- Pasar tenaga kerja: 46 dari 63 ekonom (73 persen) menilai penciptaan lapangan kerja lebih rendah dibanding enam bulan lalu. Rata-rata penilaian turun dari -0,55 menjadi -0,95, satu-satunya perubahan signifikan pada persepsi kondisi saat ini.
- Agenda berisiko: MBG dipilih 54 responden (86 persen), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 48 (76 persen), dan target pertumbuhan mendekati 8 persen 43 (68 persen). Responden dapat memilih hingga tiga agenda.
- Biaya MBG: jika biaya melebihi perkiraan, 46 responden (73 persen) memilih memperlambat perluasan program, 45 (71 persen) mengurangi penerima manfaat, dan 34 (54 persen) menghentikan program.
- RAPBN 2027: 37 ekonom (59 persen) menilai pertumbuhan 6,0 persen sebagai asumsi yang paling sulit tercapai.
- Kebijakan keuangan: satu-satunya bidang kebijakan yang persepsinya membaik signifikan, dari -0,45 menjadi -0,17.
Survei dilakukan secara daring dari 21 September hingga 13 Oktober 2026. Laporan LPEM mencatat bahwa dibanding Semester I 2026, perubahan persepsi pertumbuhan ekonomi (dari -0,39 menjadi -0,51), tekanan inflasi (dari +0,71 menjadi +0,84), dan lingkungan bisnis (dari -0,67 menjadi -0,63) tidak signifikan secara statistik. Sebanyak 49 ekonom (78 persen) menilai tekanan inflasi terhadap perekonomian saat ini tinggi.
Ekspektasi ke depan
Untuk tiga bulan mendatang, 33 responden (52 persen) memperkirakan laju pertumbuhan tidak berubah, 21 (33 persen) memperkirakan melambat, dan 9 (14 persen) memperkirakan melaju.
Baca Juga Profil Mantan Gubernur Bank BI Perry Warjiyo: Dilantik Era Jokowi, Mundur Era Prabowo
Sebanyak 38 ekonom (60 persen) memperkirakan tekanan inflasi satu bulan ke depan lebih tinggi, dan jumlah yang sama memperkirakan penciptaan lapangan kerja enam bulan ke depan lebih rendah.
Rata-rata ekspektasi tekanan inflasi turun dari +0,91 menjadi +0,60, perubahan yang signifikan secara statistik.
Kebijakan dan agenda pemerintah
Laporan menyatakan para ahli masih memiliki keraguan terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dari 63 responden, 26 menilai kebijakan fiskal tidak berdampak, 21 menilai tidak efektif, 11 menilai sangat tidak efektif, dan 5 menilai efektif.
Rata-rata skor -0,60 hampir sama dengan Semester I (-0,62). Untuk pasar tenaga kerja, 31 responden menilai kebijakan saat ini tidak berdampak dan hanya 2 yang menilainya efektif.
Baca Juga Menghidupkan Koperasi Desa Merah Putih untuk Mengamankan Subsidi Negara
Pada kebijakan moneter, penilaian hampir terbagi rata antara 17 responden yang menilai tidak efektif dan 16 yang menilai efektif, dengan 28 menilai tidak berdampak.
Soal prioritas Bank Indonesia saat nilai tukar dan aktivitas domestik sama-sama tertekan, responden rata-rata mengalokasikan 55,8 poin untuk stabilitas rupiah dan makroekonomi dan 44,2 poin untuk mendukung aktivitas domestik.
Perubahan pejabat ekonomi utama di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menghasilkan rata-rata penilaian +0,17, yakni peningkatan kepercayaan yang kecil.
Laporan menulis bahwa para ekonom menunjukkan kekhawatiran terbesar terhadap kemampuan tiga agenda utama pemerintah memenuhi ekspektasi. Untuk menjaga peringkat kredit, 39 responden (62 persen) memprioritaskan penguatan kredibilitas institusi dan kebijakan.
Sebanyak 29 responden (46 persen) menganggap defisit fiskal persisten mendekati batas 3 persen produk domestik bruto (PDB) sebagai konsekuensi yang dapat diterima demi pertumbuhan lebih tinggi.
Aspek sosial dan institusional
Pada aspek sosial, 43 responden menilai ketimpangan ekonomi dan sosial memburuk dalam enam bulan terakhir, dengan rata-rata -0,79.
Baca Juga Diduga Keracunan MBG, Siswa dan Orang Tua di Batang Dilarikan ke Puskesmas
Penilaian atas inklusivitas, terutama terkait gender, disabilitas, dan kelompok marginal, membaik dari -0,78 menjadi -0,54, tetapi tidak signifikan secara statistik.
Pada aspek institusional, rata-rata penilaian stabilitas politik saat ini dibandingkan pemerintahan sebelumnya turun dari -0,86 menjadi -1,11, perubahan signifikan pada tingkat 10 persen.
Sebanyak 50 responden menilai situasi politik memburuk atau agak memburuk. Untuk pengendalian korupsi, 52 responden menilai memburuk atau agak memburuk, dengan rata-rata -1,25 yang relatif sama dengan survei sebelumnya (-1,14).
Dalam topik khusus, 44 dari 63 responden (70 persen) menilai pertumbuhan PDB memberikan gambaran yang terlalu optimistis tentang perekonomian. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masing-masing dipilih 31 responden (49 persen).
Tentang survei
Sampel terdiri atas 63 ahli ekonomi: 50 berdomisili di Indonesia (Jakarta 19, Jawa Barat 15) dan 13 di luar negeri (Australia 7). Responden berasal dari universitas, lembaga penelitian, think tank, sektor swasta, dan lembaga internasional, dengan 70 persen laki-laki dan 30 persen perempuan. Survei ini independen dan merupakan edisi kedua tahun 2026.
(Memei)
