Komisi III DPR RI Minta Tersangka Penyadapan Presiden Dijerat Pasal Makar

Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjerat para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan pasal makar.

Permintaan itu menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan Kapolri di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Komisi III menilai penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang diduga dilakukan para tersangka sebagai tindakan makar.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar, oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Habiburokhman, politikus Partai Gerindra, menyatakan Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri mengungkap kasus ini. Namun, ia meminta penanganan perkara tidak berhenti pada para tersangka yang sudah ditetapkan.

Komisi III juga meminta Polri menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat yang sama, Kapolri juga mengungkap sosok berinisial TK yang diduga diperintah melakukan pengawasan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendesak Polri menelusuri aliran informasi hasil penyadapan.

“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri?” kata Aboe seusai rapat.

Aboe memuji keberanian Kapolri menangkap para tersangka. Meski begitu, ia meminta Polri membongkar seluruh jaringan di balik kasus ini.

“Telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.

Menurut Aboe, penyadapan ilegal terhadap kepala negara adalah ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Ia menyatakan Komisi III akan mengawal penuntasan perkara ini.

(Rudi)

Komisi III DPR RI Minta Tersangka Penyadapan Presiden Dijerat Pasal Makar

Komentar