Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama 1,4 tahun sejak diluncurkan pada 17 Februari 2025 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penanganan stunting. Sebaliknya, data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau pada Triwulan I-2026 justru menunjukkan prevalensi stunting melonjak naik hingga menyentuh angka 21,82 persen.
Padahal, tren penanganan stunting di wilayah tersebut sebelumnya sempat mencatatkan performa positif. Berdasarkan data berkala Dinkes Sanggau, angka prevalensi pada tahun 2024 berada di level 21,48 persen, kemudian berhasil ditekan hingga turun ke angka 20,50 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut bahkan sempat menempatkan Sanggau sebagai daerah dengan performa penurunan stunting terbaik kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Namun, memasuki awal tahun 2026, kondisi berbalik dengan adanya kenaikan eskalasi kasus sebesar 1,32 persen.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menilai lonjakan kasus di tengah masifnya guliran program pemenuhan gizi nasional ini sebagai sebuah ketidakselarasan data yang memerlukan kajian mendalam. Kenaikan angka tersebut dinilai ironis karena bertolak belakang dengan target utama intervensi gizi yang dicanangkan pemerintah.
“Di tahun 2025 kita mendapat prestasi dalam penanganan stunting dengan posisi kedua se-Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Kalau kita lihat trennya di tahun 2026 ini ada peningkatan kasus, ini anomali menurut saya,” ujar Susana saat memberikan keterangan pers, Selasa (9/6/2026).
Menindaklanjuti dinamika tersebut, Susana yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sanggau menegaskan akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Evaluasi menyeluruh ini bakal difokuskan untuk membedah secara komprehensif faktor-faktor penyebab tren buruk tersebut, dengan menitikberatkan pada pembenahan mekanisme distribusi, perluasan cakupan penerima manfaat, hingga aspek ketepatan sasaran program di lapangan.
“Kebetulan saya juga Ketua penanganan stunting. Nanti saya koordinasikan dan saya panggil OPD terkait untuk membahas persoalan stunting ini,” tutur Susana tegas.
Lebih lanjut, Susana mengkritisi pola pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya memprioritaskan wilayah-wilayah dengan tingkat kasus gizi buruk tertinggi. Ia menyayangkan konsentrasi pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum satuan pelayanan MBG, yang justru lebih banyak menyasar kawasan perkotaan alih-alih daerah pelosok atau pedesaan yang sebenarnya membutuhkan intervensi gizi mendesak. Menurutnya, akurasi penentuan sasaran geografis menjadi salah satu poin krusial yang mendesak untuk dievaluasi secara makro.
“Kami di daerah hanya mendukung kebijakan pemerintah pusat. Mestinya program MBG ini menyasar daerah yang angka stuntingnya tinggi, bukan di perkotaan dulu yang dibangun dapur-dapur MBG,” pungkas Susana.
Susana memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau tetap berkomitmen penuh untuk mengawal keberlanjutan program strategis nasional tersebut. Ia berharap hasil evaluasi objektif dari lapangan ini dapat segera dijadikan masukan konstruktif bagi pemerintah pusat agar implementasi program MBG ke depan berjalan jauh lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran dalam mengentaskan persoalan gizi buruk di daerah.
(Hendrawan)
