Sen, 24/08/26 · 11.24.05
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Adaptive Fire Governance: Dari Pemadaman Menuju Pengelolaan Risiko Lanskap

Prof. Dr. Gusti Hardiansyah
Prof. Dr. Gusti Hardiansyah
Senin, 24 Agustus 2026 · 17:095 menit baca
Adaptive Fire Governance: Dari Pemadaman Menuju Pengelolaan Risiko Lanskap
Dua petugas Manggala Agni mengenakan pakaian merah menyemprotkan air menggunakan selang untuk memadamkan kebakaran lahan di Kalimantan Barat. (Dok. BNPB Kalbar)

Koptagul, kopi tanpa gula, menemani kami siang itu. Bukan dalam suasana santai.

Di luar ruang diskusi, tim lapangan sedang berpacu dengan waktu, panas, angin, gambut yang mengering, dan titik api yang setiap saat dapat berkembang menjadi kebakaran luas.

Di ruang koordinasi, peta, data satelit, laporan petugas, informasi masyarakat, dan keputusan operasional harus bertemu dengan cepat.

Karhutla kembali mengingatkan kita pada satu hal: memadamkan api saja tidak cukup. Kita membutuhkan Adaptive Fire Governance (AFG), yaitu tata kelola kebakaran yang mampu menyesuaikan tindakan dengan tingkat risiko lanskap.

ISPU Capai Angka 193, Wali Kota Pontianak Imbau Warga Wajib Pakai Masker
Baca Juga

ISPU Capai Angka 193, Wali Kota Pontianak Imbau Warga Wajib Pakai Masker

Prinsipnya sederhana:

Semakin tinggi risiko, semakin ketat pengendalian. Semakin cepat kondisi berubah, semakin cepat pula respons kita.

Inilah pergeseran yang perlu dilakukan, dari paradigma fire fighting menuju landscape risk management.

Karhutla tidak pernah lahir dari satu faktor.

Kebakaran Lahan Sawit PT Saraswati Agro Estate di Landak Hanguskan 30 Hektare
Baca Juga

Kebakaran Lahan Sawit PT Saraswati Agro Estate di Landak Hanguskan 30 Hektare

Api memang membutuhkan sumber penyalaan. Tetapi apakah api berhenti pada beberapa meter persegi atau kemudian berkembang menjadi kebakaran luas ditentukan oleh interaksi banyak faktor: cuaca, kekeringan, vegetasi, hidrologi gambut, arah angin, penggunaan lahan, ketersediaan air, akses menuju lokasi, serta kemampuan personel melakukan pemadaman.

Karena itu, El Niño bukan sumber api. El Niño meningkatkan risiko melalui kondisi yang semakin kering.

Sumber penyalaan tetap harus ditemukan dan diverifikasi di lapangan.

Di sinilah data satelit menjadi sangat penting. Tetapi kita tidak boleh memperlakukannya sebagai satu-satunya kebenaran.

Hotspot adalah sinyal awal.

Satu hotspot tidak otomatis berarti satu kebakaran. Hotspot juga tidak otomatis menunjukkan luas lahan terbakar, apalagi langsung menjelaskan siapa penyebabnya.

Tutup Rakorda MUI se-Kalimantan, Edi Kamtono Dorong Kolaborasi Ulama dan Pemerintah
Baca Juga

Tutup Rakorda MUI se-Kalimantan, Edi Kamtono Dorong Kolaborasi Ulama dan Pemerintah

Maka prinsip kerja kita harus jelas:

Satelit memberi sinyal. Lapangan memberi kepastian.

Bayangkan ada dua hotspot yang terdeteksi hampir bersamaan.

Hotspot pertama berada di tanah mineral. Vegetasinya relatif lembap, akses jalan tersedia, dan sumber air cukup dekat.

Hotspot kedua berada di gambut kering, dekat permukiman, angin cukup kuat, sementara sumber air jauh.

Pada layar satelit keduanya sama-sama terlihat sebagai satu titik panas. Tetapi secara risiko lanskap, keduanya jelas tidak sama.

Lokasi kedua harus mendapat prioritas lebih tinggi.

Karhutla Dominasi Laporan Bencana Nasional, Ratusan Hektare Lahan Terbakar
Baca Juga

Karhutla Dominasi Laporan Bencana Nasional, Ratusan Hektare Lahan Terbakar

Karena itu, data hotspot perlu segera ditumpangtindihkan dengan peta gambut, ketebalan gambut, kanal, tutupan lahan, riwayat kebakaran, permukiman, konsesi, arah angin, sumber air, dan akses pemadaman. Setelah itu, lakukan ground check.

Agar lebih mudah dipahami, saya berikan contoh kuantitatif sederhana.

Bayangkan kita membuat Indeks Risiko Karhutla 0 sampai 100. Ini hanya simulasi untuk menjelaskan konsep, bukan indeks resmi pemerintah.

Kita beri bobot:

  • 25 persen sumber penyalaan

  • 30 persen iklim dan cuaca

  • 30 persen kerentanan lanskap

  • 15 persen kelemahan tata kelola

Udara Memburuk Akibat Karhutla, Sekolah di Kota Pontianak Dialihkan Daring
Baca Juga

Udara Memburuk Akibat Karhutla, Sekolah di Kota Pontianak Dialihkan Daring

Dalam kondisi normal, misalnya skor masing-masing faktor adalah:

  • sumber penyalaan 40

  • iklim dan cuaca 20

  • kerentanan lanskap 50

  • kelemahan tata kelola 30

Jika dihitung, maka indeks risiko sekitar 35,5. Artinya, risikonya relatif terkendali.

Lalu datang El Niño. Kekeringan meningkat, suhu naik, gambut mengering, dan aktivitas manusia tetap ada.

Skor faktor-faktor itu bisa berubah menjadi:

  • sumber penyalaan 70

  • iklim dan cuaca 90

  • kerentanan lanskap 85

  • kelemahan tata kelola 60

BNPB Gempur Karhutla Lewat Jalur Darat, Udara, hingga Modifikasi Cuaca
Baca Juga

BNPB Gempur Karhutla Lewat Jalur Darat, Udara, hingga Modifikasi Cuaca

Hasilnya, indeks risiko melonjak menjadi sekitar 79. Ini sudah masuk kategori tinggi.

Sekarang pertanyaannya: apakah kita mampu menghentikan El Niño?

Tentu tidak.

Tetapi kita masih bisa menurunkan risiko melalui Adaptive Fire Governance. Misalnya:

  • larangan penggunaan api diperketat sehingga sumber penyalaan turun dari 70 menjadi 20;

  • pembasahan gambut, sekat kanal, dan pengelolaan tata air membuat kerentanan lanskap turun dari 85 menjadi 55;

  • patroli, posko, koordinasi, dan respons cepat menurunkan kelemahan tata kelola dari 60 menjadi 20.

Gempur Titik Api Karhutla: 52 Pesawat Gabungan Dikerahkan ke Sumatra dan Kalimantan
Baca Juga

Gempur Titik Api Karhutla: 52 Pesawat Gabungan Dikerahkan ke Sumatra dan Kalimantan

Cuaca mungkin tetap buruk, sehingga skor iklim tetap 90. Tetapi dengan intervensi pada tiga faktor lain, indeks risiko turun dari sekitar 79 menjadi 51,5.

Artinya, meskipun El Niño tidak bisa dihentikan, risiko karhutla masih bisa ditekan sekitar sepertiga melalui tata kelola yang tepat.

Inilah inti AFG: kita mungkin tidak dapat mengendalikan cuaca, tetapi kita dapat mengendalikan dampaknya terhadap lanskap.

Pengalaman pembasahan gambut di Kubu Raya memberikan contoh nyata. Titik indikatif sekat kanal dapat diidentifikasi melalui analisis spasial.

Namun ketika tim turun ke lapangan, realitasnya berubah. Pada satu klaster, dari 28 titik indikatif ditemukan 23 titik potensial.

Pada klaster lainnya, 21 titik diperiksa dan 13 dinilai potensial, tetapi masyarakat menolak karena kanal tersebut merupakan jalur transportasi ekonomi mereka.

Artinya, data spasial sangat berguna, tetapi keputusan akhir harus memperhitungkan realitas ekologis sekaligus sosial.

Itulah makna kata adaptive.

Pada kondisi normal, pencegahan dilakukan melalui edukasi, patroli, pengawasan, tata air, pengelolaan bahan bakar, dan kesiapan alat.

Ketika risiko meningkat, patroli harus diperkuat. Pompa diuji.

Sumber air dipastikan. Personel dan sarana ditempatkan lebih dekat ke daerah rawan.

Mengenal Pesawat Pemadam Karhutla “Super Scooper” Mampu Sedot 6.000 Liter Air dalam 12 Detik
Baca Juga

Mengenal Pesawat Pemadam Karhutla “Super Scooper” Mampu Sedot 6.000 Liter Air dalam 12 Detik

Ketika risiko sudah tinggi, toleransi terhadap penggunaan api harus turun sampai nol.

Dalam situasi seperti ini, kata kuncinya adalah FAST RESPONSE.

Alurnya harus sederhana:

DETEKSI → VERIFIKASI → NILAI RISIKO → TENTUKAN PRIORITAS → FAST RESPONSE

Jangan menunggu api membesar.

Satu regu yang tiba ketika api masih kecil jauh lebih efektif dibandingkan puluhan personel yang baru bergerak ketika api sudah masuk ke lapisan gambut, menyebar mengikuti angin, dan menghasilkan asap yang sulit dikendalikan.

Karena itu, keberhasilan pengendalian karhutla jangan hanya diukur dari berapa hektare yang berhasil dipadamkan. Kita juga perlu mengukur berapa cepat waktu respons, berapa hotspot yang berhasil diverifikasi sebelum berkembang, berapa kawasan gambut yang tetap basah, berapa sumber air yang siap digunakan, dan berapa banyak masyarakat yang terlindungi dari asap.

Di tengah perdebatan mengenai Perda, larangan membakar, tanggung jawab perusahaan, masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah, jangan sampai kita kehilangan persoalan utamanya.

Api tidak mengenal batas administrasi. Api tidak mengenal batas konsesi.

Api juga tidak mengenal batas kewenangan birokrasi.

Karena itu karhutla tidak akan selesai dengan saling menunjuk.

Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, dan pemerintah desa harus bekerja dalam satu lanskap, satu data, satu prioritas, dan satu tujuan: mencegah api berkembang menjadi bencana.

Jerat Pidana Korporasi, Polda Kalbar Usut 33 Kasus Karhutla
Baca Juga

Jerat Pidana Korporasi, Polda Kalbar Usut 33 Kasus Karhutla

Koptagul di meja boleh tetap pahit. Tetapi keputusan kita menghadapi karhutla harus jernih.

Kita mungkin tidak mampu menghentikan El Niño.

Namun melalui Adaptive Fire Governance, kita dapat mencegah El Niño berkembang menjadi bencana karhutla dan asap.

Itulah arah yang perlu kita bangun: bukan hanya semakin cepat memadamkan api, tetapi semakin cerdas membaca dan mengelola risiko sebelum api datang.

Gusti Hardiansyah
Guru Besar Universitas Tanjungpura

*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.