Rab, 15/07/26 · 06.37.13
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Adopsi Pembiayaan Kemenkeu-World Bank, Pemkot Pontianak Ubah Skema Anggaran Kesehatan

Memei
Memei
Rabu, 15 Juli 2026 · 11:402 menit baca
Adopsi Pembiayaan Kemenkeu-World Bank, Pemkot Pontianak Ubah Skema Anggaran Kesehatan
Sekda Pontianak Amirullah tegaskan perombakan skema anggaran kesehatan berbasis kinerja via DAU-Specific Grant yang didampingi Kemenkeu dan World Bank. (Dok. Prokopim Pontianak)

Pemerintah Kota Pontianak merombak total indikator penilaian alokasi anggaran sektor kesehatan dengan mengalihkan fokus dari penyerapan dana ke dampak riil layanan. Kebijakan pembiayaan berbasis kinerja (performance-based financing) ini diterapkan melalui skema hibah spesifik dana alokasi umum (DAU-Specific Grant) yang didampingi oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan World Bank.

Restrukturisasi sistem anggaran tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah dalam agenda Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) Tahap II Tahun 2026-2027 di Aula A Muis Amin Bapperida Pontianak, Rabu, (15/7/2026).

Otoritas menekankan bahwa efisiensi penggunaan anggaran daerah tidak lagi diukur dari tingginya daya serap kuota dana, melainkan pada pembenahan peta jalan (roadmap) penanganan masalah kesehatan secara komprehensif.

“Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah peta jalan atau roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif. Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut. Bukan karena realisasi anggarannya semakin besar, tetapi dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan dari kegiatan ini,” tegas Amirullah.

Dongkrak Angka IPM, Pemkot Pontianak Sepakati Kerja Sama dengan UNU Kalbar
Baca Juga

Dongkrak Angka IPM, Pemkot Pontianak Sepakati Kerja Sama dengan UNU Kalbar

Sorotan Target Angka Harapan Hidup dan Formula Perencanaan Terpadu
Berdasarkan basis data statistik makro, pergeseran indikator keberhasilan pembangunan non-fisik di Kota Pontianak kini mengacu pada tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat yang telah menyentuh rerata 76 tahun, selaras dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perkotaan yang berada di level 82.

Guna menjaga konsistensi data tersebut, jajaran aparatur perencana anggaran diinstruksikan untuk menggunakan metode evaluasi terstruktur mulai dari gap analysis hingga root cause analysis agar intervensi dana APBD tepat sasaran.

“Artinya, semakin ke sini, mengukur keberhasilan pembangunan itu semakin komprehensif dan mencakup semua aspek. Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik. Artinya, seseorang yang lahir sekarang di Kota Pontianak memiliki harapan hidup hingga sekitar 76 tahun ke depan. Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya. Dengan pendampingan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa dibantu oleh pendamping. Ilmu kita menjadi lebih luas,” urai Amirullah.

Persiapan MTQ Kalbar ke-34, LPTQ Pontianak Instruksikan Polisi Pembinaan Berbasis Kebutuhan Kafilah
Baca Juga

Persiapan MTQ Kalbar ke-34, LPTQ Pontianak Instruksikan Polisi Pembinaan Berbasis Kebutuhan Kafilah

Manajemen pemerintahan daerah menegaskan bahwa kehadiran tim eksternal dari Kementerian dan lembaga keuangan internasional ini krusial untuk memperluas objektivitas alokasi pembiayaan klinis, sehingga penyusunan Rencana Peningkatan Kinerja (RPK) dapat terintegrasi penuh dalam dokumen penganggaran daerah.

(Memei)