Aksi ‘September Hitam’ 2026 di Taman Digulis Kritisi Gelar Pahlawan Soeharto dan Kritik Penanganan Karhutla

Berbagai Pemuda dan elemen masyarakat sipil Kalimantan Barat menggelar aksi “September Gelap” di Taman Tugu Digulis, Pontianak, pada Rabu (30/9/2026) sore. Aksi yang diwarnai mimbar bebas, pembacaan puisi, dan penyalaan lilin ini tidak hanya menjadi monumen ingatan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, tetapi juga menjadi panggung kritik tajam atas kelalaian pemerintah daerah dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah pemborosan anggaran wakil rakyat.

Inisiator aksi, Deray, menjelaskan bahwa peringatan ini menjadi ruang konsolidasi berbagai komunitas termasuk IKAMI Sulsel, Solmadapar, dan LBH untuk merawat ingatan atas rentetan kasus kejahatan negara yang hingga kini mangkrak. Secara spesifik, massa menolak keras wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

“Kenapa teman-teman menolak Pak Soeharto sebagai pahlawan, karena dia adalah salah satu peran dari pembantaian di tahun 1998. Korban dari September Hitam ini kebanyakan dari peninggalan kejahatan Pak Soeharto itu,” tegas Deray.

Di luar isu HAM nasional, krisis ekologis yang mendera Kalimantan Barat turut menjadi sorotan utama. Deray menyayangkan sikap pasif pemerintah daerah yang dinilai gagal menyuarakan penderitaan warga akibat kabut asap ke tingkat pusat, mengingat Karhutla telah melumpuhkan aktivitas warga selama hampir dua bulan.

Sentimen serupa disuarakan secara lebih tajam oleh aktivis pemuda, Habib Iqbal. Ia menyoroti ironi ketimpangan antara minimnya anggaran penanggulangan Karhutla dengan fantastisnya alokasi dana perjalanan dinas DPRD Kalbar. Menurutnya, pemerintah terjebak dalam pola kerja reaktif yang baru bergerak ketika bencana sudah parah.

“Sangat miris melihat anggaran dinas yang fantastis. Itu merupakan pemborosan anggaran di tengah berbagai permasalahan daerah. Seharusnya anggaran itu diprioritaskan untuk memperbaiki masalah di masyarakat, bukan untuk perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi jelas di tengah bencana Karhutla,” papar Iqbal.

Lebih jauh, Iqbal melontarkan kritik sistemik terhadap anak muda atau Generasi Z yang memilih menempuh jalur politik praktis dengan bergabung ke partai. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketundukan pada matriks kekuasaan lama.

“Gen Z yang terjun ke dunia politik dengan masuk terhadap tubuh partai politik adalah Gen Z yang gagal. Seharusnya Gen Z mampu memperbarui peradaban, bukan mengikuti arus sistem politik yang sangat merugikan negara kita hari ini,” ujarnya.

Dari perspektif keadilan gender, perwakilan massa perempuan, Mia, mengingatkan bahwa narasi sejarah sering kali menafikan penderitaan perempuan. Ia mengecam manuver pihak-pihak tertentu yang mencoba menghapus fakta sejarah bahwa banyak perempuan menjadi korban kekerasan brutal pada tragedi 1998.

Menurut Mia, minimnya perlindungan negara membuktikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok rentan yang suaranya terus diabaikan dalam kasus-kasus kekerasan hari ini.

“Ke depannya kita harus lebih banyak membaca sehingga kita menolak lupa apa yang terjadi. Perempuan itu harus bersuara, harus bergerak, karena seminimal-minimalnya untuk melindungi diri sendiri,” pungkas Mia.

Aksi ditutup secara khidmat menjelang malam dengan prosesi bakar lilin bersama sebagai simbol duka cita dan doa bagi para korban pelanggaran HAM di Indonesia.

(Hendrawan)

Aksi ‘September Hitam’ 2026 di Taman Digulis Kritisi Gelar Pahlawan Soeharto dan Kritik Penanganan Karhutla

Komentar