Rab, 15/07/26 · 07.49.07
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Bahas Implementasi KUHP Baru, Kapolda Sianipar Temui Kajati Emilwan Ridwan

Memei
Memei
Rabu, 15 Juli 2026 · 12:431 menit baca
Bahas Implementasi KUHP Baru, Kapolda Sianipar Temui Kajati Emilwan Ridwan
Kapolda Kalbar Alberd Teddy Benhard Sianipar temui Kajati Emilwan Ridwan. Kedua instansi bahas kesiapan implementasi KUHP Nasional dan digitalisasi perkara. (Dok. Kejati Kalbar)

Dua pucuk pimpinan otoritas penegak hukum di Kalimantan Barat mengonsolidasikan kesiapan taktis terkait transisi regulasi pidana materil dan formil tingkat nasional. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Alberd Teddy Benhard Sianipar melakukan pertemuan resmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan di Kantor Kejati Kalbar, Selasa, (14/7/2026).

Pertemuan lintas vertikal ini difokuskan untuk menyelaraskan persepsi penyidikan dan penuntutan dalam menghadapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta persiapan implementasi KUHAP baru di tingkat wilayah.

Selain transisi hukum positif, kedua instansi membahas akselerasi transformasi digital untuk mengintegrasikan layanan administrasi perkara pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).

Jajaran Polda Kalbar hadir mendampingi antara lain Wakil Kapolda, para Pejabat Utama, serta Kapolresta Pontianak. Sementara dari pihak Kejati Kalbar turut hadir Wakil Kajati, para Asisten, Kepala Tata Usaha, para Koordinator, Kepala Kejari Pontianak, dan Kepala Kejari Mempawah.

Tangani Perkara Koneksitas, Kejati Kalbar Lantik Agus Subur Mudjiono Jadi Aspidmil Baru
Baca Juga

Tangani Perkara Koneksitas, Kejati Kalbar Lantik Agus Subur Mudjiono Jadi Aspidmil Baru

Komitmen Keamanan Komoditas Investasi dan Reformasi Hukum Nasional
Otoritas kepolisian dan kejaksaan menegaskan bahwa penguatan koordinasi di tingkat tapak menjadi prasyarat utama untuk memotong hambatan birokrasi penanganan perkara pidana. Harmonisasi ini diproyeksikan mampu menjaga kondusivitas wilayah Kalimantan Barat guna menjamin stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui kemitraan yang terukur, Kejati Kalbar dan Polda Kalbar berkomitmen memperkuat kerja sama kelembagaan guna mendukung agenda reformasi hukum nasional serta menjaga iklim investasi.

Sinergi kedua institusi penegak hukum tersebut diarahkan pada penguatan tata kelola penegakan hukum yang adaptif, transparan, dan akuntabel di tengah perkembangan teknologi informasi demi memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

(Memei)