Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan keterangan pers didampingi Kapolresta Tri Purwanto saat meninjau keandalan pasokan daya listrik regional. (Dok. Memei/Nusantara Post)
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, merespons keras rentetan pemadaman bergilir berkepanjangan yang melanda wilayahnya. Langkah tegas ini diambil Edi saat melakukan inspeksi mendadak ke Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLTD Siantan bersama Kapolresta Pontianak dan Dandim, Selasa, (7/7/2026).
Dalam tinjauan tersebut, Edi menyoroti hantaman kerugian ekonomi yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah dan sektor informal. Akibat pemadaman listrik yang tidak menentu, aktivitas produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lumpuh, alat elektronik warga rusak, dagangan membusuk, hingga munculnya gangguan kesehatan di tengah cuaca panas ekstrem kemarau.
“Hampir tiap hari warga mengeluh (DM) ke saya dengan macam-macam ragamnya. Ada pelaku UMKM yang makanannya rusak (busuk) dan tidak bisa produksi, hingga ada yang lemas kepanasan,” ungkap Edi menyampaikan keluhan langsung warganya.
Atas dasar penderitaan rakyat tersebut, Wali Kota Pontianak memberikan ultimatum keras kepada PT PLN (Persero) agar mempercepat pemulihan sistem paling lambat tanggal 11–12 Juli 2026.
Kompleks bangunan Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLTD Siantan yang menjadi salah satu titik krusial penyuplai sistem interkoneksi kelistrikan. (Dok. Memei/NP)
Ia juga mendesak adanya evaluasi total di tubuh manajemen internal perusahaan pelat merah tersebut.
“Kita minta dipercepat karena ini sangat meresahkan sampai terjadi pemadaman berkepanjangan. Kejadian ini tidak boleh terulang lagi, termasuk manajemennya harus dievaluasi,” tegasnya.
Menjawab desakan kepala daerah, Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, mengungkapkan bahwa biang keladi pemadaman masif ini bersumber dari kerusakan teknis pada sistem boiler di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pasir Panjang.
Defisit daya yang ditimbulkan akibat jebolnya sistem tersebut mencapai 100 Megawatt (MW) pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan Barat.
Kendati demikian, Shofwan mengklaim bahwa tim teknis di lapangan terus berupaya mempercepat recovery agar durasi pemadaman berkala pada jam beban puncak dapat terus dipangkas.
Terkait tuntutan ganti rugi atas rusaknya barang dagangan dan alat elektronik warga, Shofwan memastikan masyarakat akan mendapatkan haknya melalui skema kompensasi resmi yang diatur oleh undang-undang.
Regulasi tersebut akan memproses ganti rugi secara otomatis melalui sistem, bukan melalui perhitungan manual satu per satu.
Gejolak di masyarakat akibat pemadaman listrik ini mulai memasuki fase rawan. Kapolresta Pontianak, Tri Purwanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengantongi surat pemberitahuan unjuk rasa dari dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bersiap menggelar aksi protes terhadap PLN.
“Tentunya kami jajaran Polresta Pontianak siap mengamankan dan terus berkoordinasi dengan Korlap untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif,” jelas Tri Purwanto.
Wali Kota Edi Rusdi Kamtono sendiri menegaskan tidak melarang warganya turun ke jalan demi menuntut hak pelayanan publik mereka. Namun, ia mewanti-wanti agar kemarahan massal tersebut disalurkan secara damai tanpa merusak fasilitas umum atau aset strategis milik negara.
