Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat menyoroti kebijakan pengalokasian anggaran daerah terkait nihilnya bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada organisasi tersebut selama empat tahun berturut-turut. Masalah administrasi fiskal ini mencuat dalam Rapat Harian Tanfidziyah PWNU Kalbar yang digelar di Sekretariat PWNU Kalbar, Jalan Gusti Hamzah, Pontianak, Selasa (30/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua PWNU Kalbar, Syarif, tersebut mengagendakan evaluasi internal, persiapan muktamar, pembiayaan renovasi gedung sekretariat, hingga klarifikasi status dana hibah bantuan sosial (bansos).
Klarifikasi Rumor Pengucuran Anggaran
Ketua PWNU Kalbar, Syarif, mengungkapkan bahwa nihilnya kucuran dana APBD dalam empat tahun terakhir telah memicu gelombang pertanyaan dari warga Nahdliyin di tingkat akar rumput. Organisasi menilai konfirmasi ini krusial guna meluruskan informasi keliru yang sempat berkembang di ruang publik terkait adanya aliran dana hibah pemerintah ke kas organisasi.
“NU merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang selama ini terus berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, muncul pertanyaan dari warga Nahdliyin mengapa dalam beberapa tahun terakhir PWNU Kalbar tidak memperoleh alokasi dana hibah bansos dari pemerintah daerah,” kata Syarif di Pontianak.
Penegasan tersebut dirasa perlu disampaikan oleh Syarif menyusul adanya disinformasi yang beredar di ruang publik.
“Untuk itu, kami memandang perlu klarifikasi, karena pernah ada rumor yang menyatakan bahwa PWNU telah dapat kucuran Bansos dari Pemda Kalbar, padahal tidak pernah ada dalam empat tahun terakhir ini,” lanjutnya.
Syarif menegaskan, posisi Nahdlatul Ulama di daerah merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, penguatan moderasi beragama, serta eksekusi program pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Prosedur Administrasi Sejak 2023 Belum Terealisasi
Manajemen organisasi memastikan seluruh regulasi, pemenuhan berkas, dan prosedur birokrasi pengajuan dana hibah telah ditempuh secara legal formal sesuai ketentuan pemerintah. Struktur permohonan bantuan tercatat sudah dilengkapi secara berkala sejak tahun 2023.
Bahkan, pada Oktober 2025, PWNU Kalbar mengonfirmasi telah memperbarui proposal permohonan sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Barat yang menjabat saat itu agar dialokasikan melalui mekanisme APBD Perubahan. Kendati demikian, hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, realisasi pembiayaan tersebut tidak kunjung turun.
Nihilnya sokongan anggaran operasional daerah ini berdampak pada sejumlah program kerja fisik, termasuk rencana proyek renovasi gedung Sekretariat PWNU Kalbar yang berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektoral keagamaan dan kemasyarakatan.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami harapkan adalah adanya keadilan dan perhatian yang proporsional terhadap seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan yang selama ini berkontribusi nyata bagi Kalimantan Barat,” tegas Syarif.
PWNU Kalbar mendesak Pemprov Kalbar untuk membuka ruang audiensi dan dialog konstruktif guna membedah transparansi serta mekanisme pengalokasian dana hibah bansos bagi organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut.
“Kami tetap berkomitmen mendukung pembangunan Kalbar melalui berbagai program keagamaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, kami berharap terbangun komunikasi yang lebih baik sehingga seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Hendrawan)
