Koalisi Sipil Desak Pemerintah Penuhi Hak Bimbingan Rohani Inklusif Lintas Iman bagi Difabel

“Kita semua di sini perlu pemenuhan lintas yang menjadi skala prioritas terutama dalam hal pembimbing rohani, kalau dimuslim kan banyak hafiz quran tapi bagi mereka yang kristen harusnya ada braile untuk baca injil begitupun teman teman lainnya,” tegas Eko.

Respons Pemerintah Daerah dan Pengawalan Lanjutan
Keluhan mengenai ruang publik yang belum sepenuhnya inklusif tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung kepada jajaran dinas teknis. Koordinator SAFEnet di Kalimantan Barat, Aseanty Pahlevi, menyatakan kegembiraannya atas respons proaktif dari 10 lebih jajaran instansi, termasuk Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, meskipun kepala dinas terkait tidak hadir secara fisik.

Pertemuan tersebut juga membahas standardisasi sistem informasi digital seperti sertifikasi Website Content Accessibility Guidelines (WCAG) agar ramah terhadap difabel Tuli.

“Jadi apa yang dirasakan teman-teman sudah terjawab dan memang diantara OPD baru memahami akses untuk website harus ada sertifikasi WCAG atau Website Content Accessibility Guideline, itu dimana untuk bisa dikatakan aksesibel oleh difabel teman-teman difabel Tuli, begitu juga kebutuhan teman-teman difabel lainnya. Komitmen ini juga menurut saya ini merupakan awal yang baik ruang temu kita dan bisa untuk nangih-nangih lah (janji pemkot),” papar perempuan yang akrab disapa Levi tersebut.

Advokasi Diperluas ke Tingkat Provinsi
Melihat krusialnya pemenuhan hak-hak dasar disabilitas baik di sektor pelayanan rohani maupun digitalisasi publik koalisi memastikan gerakan pengawalan ini akan terus dikoordinasikan secara berkala ke tingkat wilayah yang lebih luas.

Paralegal dari Yayasan Pontianak Plus, Fredy Pangestu, menjelaskan bahwa pemetaan aspirasi dan pengumpulan data dari tingkat kabupaten/kota akan dijadikan landasan strategis sebelum koalisi melangkah ke tingkat kebijakan regional.

“Advokasi ke daerah mungkin bisa jadi bahan lanjutan koalisin untuk akhirnya nanti kita audiensi ke Provinsi, sekarang kita di Pontianak dulu,” jelas Fredy.

Melalui dorongan pemenuhan bimbingan rohani yang merata dan akses publik yang setara, koalisi sipil berharap implementasi kebijakan di lapangan tidak lagi mengabaikan hak spiritual kelompok disabilitas dari iman mana pun.

(Dayank Ana Sebalu)