Pemprov Kalbar Luncurkan Open API Bank Kalbar dan QRIS Dinamis Pajak Daerah

Rabu, 5 Agustus 2026 · 21:002 menit baca · 2 menit baca

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan penggunaan Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar dan QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) guna mempercepat transaksi pajak daerah berbasis digital.

Peresmian tersebut berlangsung dalam High-Level Meeting (HLM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu, (5/8/2026).

Pencapaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Kalimantan Barat diklaim telah memasuki kategori digital secara menyeluruh.

“Berkat kerja sama dan ikhtiar bersama, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat kini berada pada kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kolaborasi yang membanggakan, namun harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Rabu, (5/8/2026).

Pemeriksaan teknis di tingkat tapak diminta tetap berjalan agar implementasi transaksi nontunai tidak terkendala di lapangan.

Pengecekan langsung ditugaskan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama pihak perbankan terkait.

“Tolong dicek ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegas Ria Norsan.

Pengadopsian sistem transaksi modern seperti di DKI Jakarta dinilai mampu mempercepat efisiensi tata kelola administrasi keuangan publik.

Pemanfaatan skema Open API dan QRIS Dinamis MPM diharapkan dapat memangkas jeda waktu pelaporan penerimaan daerah.

“Melalui inovasi Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan yang lebih besar dalam bertransaksi. Pemerintah juga dapat menerima data penerimaan pajak secara lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Optimalisasi teknologi informasi diyakini dapat mendorong efisiensi birokrasi sekaligus menopang pendapatan daerah secara berkelanjutan.

“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.

(Hendrawan)

Pemprov Kalbar Luncurkan Open API Bank Kalbar dan QRIS Dinamis Pajak Daerah

Komentar