Tembus 186 Ribu Merchant, Pemkot Pontianak Dorong Digitalisasi UMKM Lewat QRIS

Sebanyak 186.753 pelaku usaha di Kota Pontianak tercatat telah mengadopsi sistem transaksi digital QRIS hingga tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar 12,89 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan rata-rata penambahan sebanyak 28.154 merchant setiap tahun selama lima tahun terakhir.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut digitalisasi pembayaran melalui kanal nirsentuh tersebut menjadi instrumen penting dalam memperluas ekosistem ekonomi terpadu sekaligus memacu pelaku UMKM agar naik kelas.

Urgensi adaptasi teknologi pembayaran bagi pelaku usaha kecil dipaparkan usai menghadiri agenda puncak Pekan QRIS Nasional Kalbar di Jalan Diponegoro Pontianak, Minggu, (16/8/2026).

“Digitalisasi UMKM harus terus kita dorong. QRIS bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga bagian dari upaya memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi pelaku usaha,” ujarnya.

Sejumlah langkah strategis dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak guna memperkuat ekosistem nontunai, mulai dari pelatihan pembukuan keuangan digital, integrasi retribusi dan pajak daerah lewat aplikasi e-Ponti, hingga kolaborasi bersama Satgas Percepatan Digitalisasi Daerah. Pertumbuhan pengguna yang kian meluas dinilai sebagai bukti pergeseran kebiasaan transaksi warga di tingkat akar rumput. Respons positif pasar terhadap sistem transaksi digital diuraikan lebih lanjut.

“Pertumbuhan merchant QRIS ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa dengan transaksi digital,” katanya.

Selain mempermudah transaksi privat, pemanfaatan sistem pembayaran digital turut mendongkrak penerimaan daerah. Pada 2025, pendapatan lewat kanal QRIS retribusi mencapai Rp493.338.125 yang ikut menopang total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi hingga Rp29.327.165.562.

Peningkatan transparansi tata kelola keuangan daerah berkat digitalisasi ditegaskan dalam pemaparannya.

“Digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Efek pengganda (multiplier effect) dari integrasi sistem transaksi elektronik ini membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro untuk mengakses fasilitas pembiayaan perbankan formal.

Peluang ekspansi usaha mikro yang terhubung dengan data keuangan digital dijelaskan secara rinci.

“Semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke sistem pembayaran digital, semakin besar peluang mereka untuk berkembang, tercatat, dan mendapat akses pembiayaan,” jelasnya.

Sinergi lintas otoritas antara pemerintah kota, Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku usaha diharapkan mampu menjaga keberlanjutan inklusi keuangan perkotaan. Harapan terhadap ketahanan ekonomi daerah melalui digitalisasi disampaikan sebagai penutup pernyataan.

“Tujuan akhirnya adalah pelayanan lebih mudah, transaksi lebih aman, UMKM semakin maju, dan ekonomi Kota Pontianak semakin kuat,” pungkasnya.

(Memei)

Tembus 186 Ribu Merchant, Pemkot Pontianak Dorong Digitalisasi UMKM Lewat QRIS

Komentar