Memburuknya kualitas udara hingga masuk kategori berbahaya di tiga kabupaten dan kota memicu langkah cepat Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dengan memanggil seluruh bupati dan wali kota dalam rapat kerja di Aula Garuda Kantor Gubernur, Selasa, (8/9/2026).
Rapat koordinasi tingkat provinsi tersebut digelar guna memastikan program prioritas nasional dan penanganan krisis lingkungan di daerah tidak berhenti sebatas seremonial administratif.
Tuntutan rencana kerja nyata dari seluruh kepala daerah ditekankan langsung dalam pembukaan arahan gubernur.
“Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas: apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, di mana lokasinya, berapa targetnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Mari kita ubah cara kerja kita dari sektoral menjadi lintas sektor, dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah, demi mewujudkan Kalimantan Barat yang sejahtera lebih cepat,” ungkap Ria Norsan, Selasa, (8/9/2026).
Baca Juga ISPU Pontianak Tembus Level Berbahaya 797 Asap Pekat Sore Ini Cekik Ruang Napas
Kedaruratan kualitas udara di Kalimantan Barat dipicu oleh paparan partikulat halus (PM2.5) per 2 September 2026 yang menempatkan Kabupaten Kubu Raya di angka 746, Kabupaten Mempawah 444, dan Kota Pontianak 417, yang kesemuanya berada di zona hitam.
Dampak pencemaran udara terhadap lonjakan wabah infeksi pernapasan dipaparkan lebih lanjut oleh mantan Bupati Mempawah tersebut.
“Tercatat ada 1.053 kasus ISPA per 1 September 2026, dengan kasus tertinggi di Kota Pontianak sebanyak 158 kasus, disusul Kabupaten Landak 153 kasus, dan Bengkayang 123 kasus. Saya mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga pola hidup sehat,” terangnya.
Baca Juga Kabut Asap Selimuti Pontianak, 1.000 Paket Sembako Dibagikan ke Driver Ojol
Lonjakan kabut beracun tersebut selaras dengan temuan 7.569 titik panas (hotspot) hasil pantauan satelit di Kalimantan Barat, dengan sebaran terbanyak melanda Kabupaten Ketapang sebanyak 4.086 titik, disusul Kubu Raya 954 titik, dan Kayong Utara 619 titik.
Kebutuhan penanganan terpadu di kawasan sentra kebakaran gambut digarisbawahi oleh kepala daerah.
“Akar dari masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan,” tegasnya.
Selain bencana karhutla, evaluasi terhadap perizinan investasi daerah dipaparkan di hadapan forum. Pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat tumbuh 5,87 persen pada Triwulan II 2026 dengan penerbitan 410 izin usaha yang dituntut mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
Kemudahan birokrasi penanaman modal diingatkan kembali dalam penyampaian arahannya.
“Pelayanan perizinan harus cepat dan transparan,” pintanya.
Baca Juga Lahan Terbakar Tembus 38 Ribu Hektare, Wagub Kalbar Desak Korporasi HGU Diselidiki
Pada sektor moneter, laju inflasi Kalbar pada Juli 2026 yang bertengger di angka 3,18 persen diminta tetap diwaspadai, khususnya di Kabupaten Ketapang yang menyentuh angka 3,73 persen akibat tekanan kekeringan terhadap pasokan pangan. Pemerataan rantai pasok antarwilayah diinstruksikan guna meredam lonjakan harga komoditas pokok.
“Bangun konektivitas antarwilayah agar daerah surplus bisa memasok daerah yang kurang,” harapnya.
Terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi dilakukan terhadap 71 dari total 497 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus peringatan atau penangguhan izin operasional sehingga distribusinya tertunda. Pemanfaatan komoditas pangan dari produsen lokal diinstruksikan secara tegas dalam penyaluran jatah makanan.
“Saya tegaskan, bahan makanan harus bersumber dari petani, nelayan, dan UMKM lokal agar program ini sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Isu kekurangan pasokan perumahan (backlog) turut disorot menyusul masih adanya defisit sebanyak 667.266 unit rumah di Kalbar, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Sintang sebanyak 81.479 unit, Ketapang 75.355 unit, dan Kubu Raya 65.452 unit. Kelayakan sanitasi dan kesehatan lingkungan fisik pemukiman baru dipesankan kepada para bupati.
“Pastikan rumah yang dibangun layak dan lingkungannya sehat,” pesannya.
Baca Juga Belanja Membengkak Jadi Rp6,2 Triliun, APBD Perubahan Kalbar Kunci Anggaran Karhutla
Kinerja 431 unit atau 61 persen Koperasi Merah Putih yang masih mencatatkan rapor di bawah 50 persen diminta segera direvitalisasi agar tidak sekadar hidup di atas kertas, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan. Di sisi lain, dari aspek kedaulatan pangan, sebanyak 151 kecamatan atau 86,78 persen tercatat telah berstatus tahan pangan, meski 23 kecamatan lainnya masih tergolong rentan.
Penanganan masalah kesehatan menahun seperti Tuberkulosis (TBC) diungkapkan telah mencapai 6.350 kasus terkonfirmasi, dengan 65 persen penderita laki-laki dan 35 persen menyerang usia produktif 40–59 tahun.
Keterlibatan lintas dinas di luar sektor medis diinstruksikan sebagai penutup agenda kerja pemulihan daerah.
“Meski tingkat keberhasilan pengobatan kita mencapai 93 persen pada 2025, penanganan ini tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan. Perbaikan sanitasi dan perumahan harus ikut andil,” tutupnya.
(Rudi)
