Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Tengah

Pemadaman Listrik Bergilir di Kalteng Dikeluhkan, Anggota Komisi XII DPR Tuntut Pemerataan

Memei
Memei
Sabtu, 19 September 2026 · 12:051 menit baca
Pemadaman Listrik Bergilir di Kalteng Dikeluhkan, Anggota Komisi XII DPR Tuntut Pemerataan
Anggota Komisi XII DPR Sigit Karyawan Yunianto soroti pemadaman listrik bergilir di Kalteng; sebut ganggu ekonomi UMKM dan tuntut pemerataan hingga pelosok desa. (Dok. Ist)

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Karyawan Yunianto, menyoroti persoalan pemadaman listrik bergilir serta minimnya keterjangkauan jaringan listrik yang masih membebani masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu, (19/9/2026).

Keluhan tersebut disampaikan dalam agenda kunjungan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (17/9/2026), mengingat status Kalimantan Tengah sebagai lumbung sumber daya alam yang dinilai ironis lantaran masih menghadapi krisis pasokan daya listrik mendasar. Tuntutan keadilan distribusi energi bagi masyarakat daerah disuarakan secara tegas oleh Sigit Karyawan Yunianto.

“Pemerataannya di mana? Keadilannya di mana?” katanya saat kunjungan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, (17/9/2026).

Penyediaan pasokan listrik ditegaskan merupakan hak kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara secara menyeluruh tanpa diskriminasi wilayah. Dampak buruk defisit pasokan listrik terhadap perputaran roda ekonomi daerah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diterangkan dalam keterangannya.

Kejar Target 100 Persen pada 2027, Pemprov Kaltim Tuntaskan Jaringan Listrik 72 Desa
Baca Juga

Kejar Target 100 Persen pada 2027, Pemprov Kaltim Tuntaskan Jaringan Listrik 72 Desa

“Kalimantan Tengah adalah penghasil sumber daya alam yang luar biasa. Namun, listrik belum menjangkau desa-desa dan ada menyala bergilir,” ujarnya.

Ketimpangan elektrifikasi dinilai perlu dirombak total dalam cetak biru perencanaan pembangunan energi nasional ke depan agar pasokan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, melainkan menembus pelosok perdesaan. Aspirasi masyarakat pedalaman terkait hak keterjangkauan listrik diuraikan kembali sebagai penutup pemaparannya.

“Ini menjadi tuntutan warga kami. Semua warga kami meminta keadilan dan pemerataan. Kami menyuarakannya,” ucapnya.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama PT PLN (Persero) didesak segera mengambil langkah percepatan interkoneksi jaringan transmisi guna menghentikan siklus pemadaman bergilir di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.

(Memei)