Tiba di Tabang Zoo Kukar, BKSDA Pastikan Gajah Deo dan Sinta Sehat

“Fasilitas pelestarian ini telah mendapatkan rekomendasi langsung dari para ahli gajah agar sesuai dengan standar kesejahteraan hidup mereka,” tambahnya.

Keputusan pemindahan kedua satwa milik negara tersebut diambil setelah fasilitas penampungan sebelumnya di Yogyakarta mengalami kelebihan daya tampung (overload), yang berisiko mengganggu program perkembangbiakan secara berkelanjutan. Faktor pembatasan kapasitas dan tujuan konservasi di luar habitat alami (ex situ) dijelaskan oleh pimpinan balai.

“Pemindahan ini terpaksa dilakukan karena kapasitas fasilitas sebelumnya sudah berlebih sehingga dapat menghambat proses perkembangbiakan satwa secara maksimal,” tegas Ari.

Status kepemilikan satwa serta orientasi keamanan habitat baru ditegaskan kembali dalam keterangannya.

“Gajah yang ada di Gembira Loka maupun di sini adalah gajah milik negara, bukan dititipkan. Jadi, kita mencari lokasi yang betul-betul aman dan bisa dikembangbiakkan di sana untuk ex situ,” ujar Ari.

Selama masa karantina dan adaptasi, tim medis gabungan yang terdiri atas tiga dokter hewan, belasan perawat, lima keeper, serta mahout dari Gembira Loka dan Tabang Zoo disiagakan untuk memantau perilaku satwa secara berkala.

Komitmen pemantauan kesehatan satwa secara intensif dipaparkan secara terperinci.

“Kami senantiasa menyiagakan tiga dokter hewan dan belasan perawat khusus untuk memantau proses adaptasi lingkungan mereka setiap hari tanpa henti,” paparnya.

Menanggapi sorotan publik mengenai operasional Tabang Zoo yang belum dibuka secara bebas untuk masyarakat umum, otoritas berwenang meluruskan bahwa kebijakan penerimaan kunjungan disesuaikan dengan kesiapan manajemen internal pengelola swasta. Kendali manajerial terhadap akses kunjungan publik diterangkan dalam penjelasannya.

“Informasi yang didapat bahwa mereka belum membuka untuk umum itu karena terkait dengan manajemen di sana yang belum siap untuk menerima tamu atau kunjungan,” jelasnya.

Meski dikelola pihak swasta, pengelola diwajibkan mematuhi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta menyampaikan laporan berkala status satwa kepada pemerintah setiap tahun. Pengawasan ketat dari negara terhadap keberlangsungan hidup satwa dilindungi ditegaskan sebagai penutup.

“Negara akan terus memantau dan siap mengambil tindakan cepat apabila terjadi potensi penurunan kondisi kesehatan pada satwa dilindungi tersebut,” tutur Ari.

(Memei)