Pagi itu Koptagul Liberika tanpa gula menemani saya di Media Centre Karhutla Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Di layar, peta titik panas, prakiraan cuaca, arah angin, dan perkembangan kebakaran terus berganti. Di telepon genggam, berita tentang karhutla bergerak sama cepatnya.
Kopi boleh pahit. Data jangan.
Pemberitaan tentang kebakaran di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memang mudah memancing emosi. Begitu hotspot terlihat di dalam garis konsesi, nama perusahaan cepat masuk ruang publik. Dari sini sering muncul lompatan kalimat: dari “kebakaran berada di wilayah perusahaan” menjadi “perusahaan membakar”.
Padahal keduanya berbeda.
Baca Juga Inpres 11/2026: Jangan Terburu-buru Mengadili Api dari Peta Konsesi
Hotspot adalah indikasi anomali panas. Areal terbakar menunjukkan lokasi kejadian. Keduanya penting, tetapi belum otomatis menjelaskan ignition source, siapa yang menyalakan api, apakah ada kelalaian, atau bagaimana api merambat.
Karena itu, APHI Komda Kalbar tidak perlu buru-buru merasa menjadi korban. Tetapi juga tidak perlu diam.
Respons paling elegan justru sederhana: sambut kritiknya, buka datanya, koreksi framing yang tidak presisi, lalu ajak joint verification.
Kalau ada kebakaran berulang, pertanyakan. Itu sah. Bahkan perlu. Kebakaran berulang berarti ada recurrent risk yang belum selesai dikelola.
Baca Juga Kualitas Udara Pontianak Memburuk, Indeks Pencemaran Tembus Status Sangat Tidak Sehat
Pertanyaan berikutnya harus lebih produktif: apakah masalahnya pada tata air, gambut kering, akses manusia, sumber penyalaan, penggunaan lahan, atau respons yang terlambat?
Semua harus dibuktikan.
Karena itu APHI jangan menghabiskan tenaga memenangkan perang opini. Menangkanlah perang data.
Buka peta lokasi aktual. Tunjukkan kapan hotspot pertama terdeteksi. Kapan tim turun? Berapa lama waktu respons? Dari mana dugaan titik awal api? Bagaimana arah rambatannya? Berapa personel dan pompa bekerja? Dari mana sumber air? Apakah ada dukungan masyarakat, Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, atau tim lainnya?
Kalau sumber api belum diketahui, katakan saja: “Masih dalam proses verifikasi.”
Tidak perlu membuat cerita lebih jauh daripada bukti yang tersedia.
Baca Juga Karhutla Harus Dihentikan, Niken Tia Tantina Tegaskan Kearifan Lokal Jangan Dikorbankan
Di sinilah Adaptive Fire Governance (AFG) menjadi penting.
AFG tidak sibuk menentukan siapa yang paling keras berbicara. AFG bertanya: siapa punya data, siapa melakukan verifikasi, siapa bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki setelah kejadian?
Satelit memberi sinyal. Tim lapangan melakukan verifikasi. Pemerintah memegang kewenangan. PBPH membuka bukti kinerja. Masyarakat memberi informasi tapak. Akademisi menguji hubungan sebab-akibat. Media menyampaikan fakta secara proporsional.
Itu lebih sehat.
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 juga membuka ruang ke arah tersebut. PBPH tetap punya kewajiban. Tetapi garis batas konsesi jangan otomatis berubah menjadi garis batas kesalahan.
Api tidak pernah membaca peta konsesi.
Asap bahkan lebih santai. Ia bisa lewat batas desa, kabupaten, provinsi, bahkan negara tanpa menunjukkan izin perjalanan.
Baca Juga Atasi Kabut Asap, Perusahaan di Kalbar Wajib Sediakan Embung Air
Karena itu cara berpikir kita harus naik kelas: dari batas administrasi menuju lanskap risiko.
Kalau ada titik panas, verifikasi. Kalau ada api, padamkan cepat. Kalau lanskap kering, basahi. Kalau hujan memungkinkan dibantu melalui Operasi Modifikasi Cuaca, manfaatkan peluangnya. Kalau satu lokasi berulang terbakar, cari akar masalahnya.
Sambil melihat layar Media Centre, ada satu hal yang perlu kita titipkan: doa untuk seluruh tim karhutla Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat yang sedang bekerja di lapangan.
Semoga mereka diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kejernihan mengambil keputusan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas.
Kritik tetap perlu. Evaluasi juga wajib. Tetapi jangan lupa menghargai mereka yang berjibaku agar api tidak berubah menjadi bencana yang lebih besar.
Koptagul Liberika pagi itu mulai dingin.
Namun satu hal justru semakin hangat: Kalimantan Barat tidak membutuhkan perang antara PBPH, pemerintah, LSM, media, dan masyarakat.
Yang dibutuhkan adalah joint verification, shared evidence, dan kerja bersama.
Baca Juga Karhutla Kalbar: Sejumlah Perusahaan Mulai Diperiksa Terkait Area Konsesi Terbakar
Bukan menunjuk dari kejauhan, melainkan saling menguatkan di lapangan dengan bukti yang dapat diperiksa bersama.
Kalau ada yang salah, perbaiki. Kalau ada yang lalai, tindak. Kalau ada yang bekerja baik, akui.
Itulah Adaptive Fire Governance: sederhana, adil, dan masuk akal.
Oleh: Gusti Hardiansyah
Guru Besar Universitas Tanjungpura
*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.
