Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pihaknya menekankan bahwa masuknya investasi asing maupun domestik harus berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah serta penyerapan tenaga kerja lokal secara masif.
Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Rapat tersebut mengagendakan Pengantar Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
“Saya dukung penguatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Investasi tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan pembangunan nasional. Utamanya, investasi itu harus mampu memajukan daerah dan membuka lapangan kerja,” kata Cornelis.
Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini memaparkan bahwa target investasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini berada pada skala yang sangat besar. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, Indonesia membutuhkan total pasokan investasi lebih dari Rp13.000 triliun sepanjang periode tahun 2025 hingga 2029.
Khusus pada tahun 2026, pemerintah mematok target realisasi penanaman modal sebesar Rp2.041,3 triliun. Adapun performa realisasi investasi nasional hingga Triwulan I Tahun 2026 dilaporkan telah menyentuh angka Rp498,8 triliun.
“Target ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu, upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional patut didukung, termasuk melalui penguatan anggaran and program-program strategis yang dijalankan,” ujar Cornelis.
Cornelis menilai, di bawah kepemimpinan Rosan P. Roeslani, pemerintah bersikap lebih selektif untuk memastikan kualitas dari modal yang masuk dan tidak sekadar mengejar besaran nominal angka.
“Saya mengenal Menteri Rosan sejak kami bertemu dan berdiskusi di Amerika Serikat. Jadi, soal realisasi investasi ini bukan karena tidak adanya investor yang ingin masuk ke Indonesia. Justru Indonesia memiliki daya tarik investasi yang sangat besar. Karena pemikiran kami sama, bahwa investasi yang masif harus pula menjadi investasi yang berkualitas,” ungkapnya.
Tolak Model Investasi Eksploitatif
Legislator asal Kalimantan Barat ini menggarisbawahi bahwa parameter investasi yang berkualitas harus mencakup aspek hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta memberikan kontribusi riil pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah diminta mengantisipasi masuknya modal yang berpotensi memicu kerusakan lingkungan jangka panjang.
“Kita tentu tidak menginginkan investasi yang hanya datang untuk mengambil kekayaan alam kita, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, bahkan pada akhirnnya hanya meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial. Model investasi seperti itu tentu bukan investasi yang kita harapkan,” tegas Cornelis.
Komisi XII DPR RI sepakat dengan langkah penataan iklim investasi yang sehat, di mana regulasi perlindungan hak masyarakat lokal dan kelestarian ekologi tetap menjadi prioritas penapisan utama di pintu masuk penanaman modal.
“Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, tetapi bukan untuk investasi yang mengambil kekayaan Indonesia tanpa meninggalkan manfaat. Kita menginginkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat, memajukan daerah, menjaga lingkungan, dan memperkuat Indonesia,” tambahnya.
Mengenai usulan penambahan alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk Tahun Anggaran 2027, parlemen menilai pengajuan tersebut masih dalam batas penilaian yang rasional mengingat besarnya beban target makroekonomi yang dibebankan negara kepada kementerian terkait.
“Usulan tersebut rasional karena tugas yang diemban Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sangat besar. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai merupakan investasi negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” pungkas Cornelis.
(Dayank Ana)
