Ditanya soal Ijazah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Enggan Berkomentar

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda belum memberikan tanggapan atas dugaan pemalsuan ijazah magister yang kembali diungkit warganet. Redaksi Nusantara Post meminta konfirmasi melalui pesan langsung akun Instagram pribadinya @bang.rifqi.mrk pada Jumat siang (13/11/2026).

Hingga berita ini diturunkan, pesan itu tidak dijawab, dan tim redaksi yang berupaya melakukan konfirmasi justru diblokir.

Sorotan terhadap ijazah Rifqinizamy muncul di Threads dan Instagram pada pertengahan November 2026.

Warganet mendesak audit ijazah seluruh anggota DPR, setelah 120 anggota DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai Ketua Komisi II, politikus Partai NasDem itu memimpin komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria, serta Ibu Kota Nusantara.

Profil DCT KPU dengan kolom riwayat pendidikan kosong, sorotan ijazah Rifqinizamy — Tangkapan layar profil Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 atas nama Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di laman KPU. Kolom riwayat pendidikan tidak berisi data. (Foto: Dok. KPU)

Komisi II juga mengawasi penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Warganet membandingkan situasi ini dengan sikap Rifqinizamy pada September 2025.

Saat itu, ia mengkritik Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025, yang menetapkan 16 dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik hingga 2030.

“Dokumen persyaratan pencalonan harusnya bisa diakses publik,” kata Rifqinizamy kala itu, seperti dikutip rmbanten.com, 16 September 2025.

Ia menilai dokumen pencalonan bukan rahasia negara dan transparansi adalah pilar akuntabilitas pemilu.

Dugaan pemalsuan ijazah S2 Rifqinizamy dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pertama kali dilaporkan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia pada 2016.

Dokumen UKM yang beredar saat itu menyatakan ia terdaftar sejak 2007/2008, tetapi gagal dan diberhentikan karena tidak mendaftar pada semester 2 sesi 2011/2012.

Pada Juli 2025, seorang warga melaporkan Rifqinizamy ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tersebut.

Hingga kini, Rifqinizamy belum menjelaskan status ijazahnya kepada publik.

(Hendrawan)

Ditanya soal Ijazah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Enggan Berkomentar

Komentar