Dugaan pemalsuan ijazah Rifqinizamy, Ketua Komisi II DPR, kembali diungkit warganet di tengah desakan audit ijazah anggota DPR. (Dok. DPR RI)
Desakan warganet agar ijazah seluruh anggota DPR diaudit kembali menyeret nama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Politikus Partai NasDem asal Kalimantan Selatan itu pernah tersandung dugaan pemalsuan ijazah magister (S2) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Sorotan itu muncul di Threads dan Instagram pada pertengahan November 2026. Warganet menilai DPR harus menerapkan standar yang sama pada anggotanya sendiri, setelah 120 anggota DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR: Siapa aja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat!” tulis akun @melindawongso_ di Threads, Kamis (12/11/2026).
Dilaporkan PPI Malaysia pada 2016
Rifqinizamy, kelahiran 6 November 1982, menjadi anggota DPR sejak periode 2019–2024 melalui PDI Perjuangan, lalu terpilih kembali untuk periode 2024–2029 melalui Partai NasDem.
Saat masih menjadi dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM), Rifqi dilaporkan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia.
Ia diduga memakai ijazah S2 palsu dari Fakultas Undang-Undang UKM untuk mendaftar program doktor di Universitas Brawijaya (UB), Malang.
Pada Juni 2016, tim FH ULM yang dipimpin Wakil Dekan I Ichsan Anwary dan Prof. Hadin Muhjad berangkat ke Malaysia untuk menelusuri laporan itu.
Hasilnya, UKM menyatakan Rifqi, yang terdaftar dengan nomor P42242 sejak tahun akademik 2007–2008, gagal dan diberhentikan sebagai mahasiswa.
“Sehubungan itu, adalah dengan ini fakulti mengesahkan bahwa pelajar telah gagal dan diberhentikan atas sebab tidak mendaftar pada semester 2 sesi 2011/2012,” bunyi dokumen Pengesahan Status Pelajar yang ditandatangani Dekan Fakultas Undang-Undang UKM, Prof. Rohimi Shapiee, pada 16 Juni 2016.
UKM juga menegaskan tidak pernah menerbitkan transkrip nilai atas nama Rifqi.
Dokumen Pengesahan Status Pelajar dari Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bertanggal 16 Juni 2016 atas nama M. Rifqinizamy. Surat itu menyatakan Rifqinizamy terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana sejak semester 1 sesi 2007/2008. (Dok. Ist)
Tim juga menemukan dugaan pemalsuan Surat Pengembalian Tugas Belajar dan Surat Penyetaraan Kuliah di Luar Negeri.
Temuan itu memicu protes dari Forum Civitas Akademika Penyelamat FH ULM.
Forum itu menilai ada unsur kesengajaan dan perencanaan, sehingga menuntut penegakan hukum pidana dan administrasi.
Polemik ini berlanjut ke ranah etik parlemen. Pada 16 Juli 2025, seorang warga bernama Arief Hidayat melaporkan Rifqinizamy ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tanda terima laporan nomor 36.
Laporan itu melampirkan surat Dekan Fakultas Undang-Undang UKM nomor UKM.FUU.100-9/2/1 tertanggal 3 Maret 2022.
Surat itu kembali menegaskan bahwa Rifqi tidak pernah menamatkan studi di UKM.
Bagaimana nasib gelar doktornya?
Ijazah S2 merupakan syarat masuk program doktor, sehingga dugaan ini ikut mempertanyakan keabsahan gelar doktor Rifqi dari UB. Namun, pembatalan gelar tidak terjadi otomatis.
Menurut Hukumonline, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang terbukti memakai ijazah palsu dapat menjadi dasar pencabutan ijazah, dan yang berwenang mencabutnya adalah perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut.
Redaksi Nusantara Post telah meminta konfirmasi kepada Rifqinizamy melalui pesan Instagram pada Jumat siang (13/11/2026). Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.
