Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

⁠Hukum

Lima Tersangka Korupsi Runway Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Jaksa

Rudi Agus Haryanto
Rudi Agus Haryanto
Jumat, 13 November 2026 · 16:352 menit baca
Lima Tersangka Korupsi Runway Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Jaksa
Polda Kalbar melimpahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi rekonstruksi runway bandara itu ke Kejati Kalbar. (Dok. Deja)

Polda Kalimantan Barat melimpahkan berkas perkara dan lima tersangka kasus dugaan korupsi rekonstruksi landas pacu (runway) Bandar Udara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Proyek tahun anggaran 2023 itu diduga merugikan keuangan negara Rp4,6 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan pelimpahan tahap dua dilakukan bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026. Pelimpahan itu menandai selesainya penyidikan.

“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp 338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin di Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Bendahara Disnakertrans Kalbar Tersangka Korupsi Retribusi Tenaga Kerja Aasing
Baca Juga

Bendahara Disnakertrans Kalbar Tersangka Korupsi Retribusi Tenaga Kerja Aasing

Proyek itu meliputi rekonstruksi ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka di Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman. Anggarannya berasal dari APBN 2023 senilai Rp7,7 miliar.

Polda Kalbar beri keterangan soal korupsi Bandara Ketapang
Polda Kalbar melimpahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi rekonstruksi runway Bandara Rahadi Oesman Ketapang ke Kejati Kalbar. (Foto: Polda Kalbar)

Audit penghitungan kerugian keuangan negara menemukan kerugian Rp4,6 miliar, atau sekitar 60 persen dari nilai kontrak. Menurut polisi, kerugian itu timbul akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kepala bandara ikut jadi tersangka

Kelima tersangka berasal dari pihak penyedia jasa dan pejabat bandara:

  • MAG, Direktur CV Bhadrika Abadi.
  • MAF, sekutu komanditer CV Bhadrika Abadi.
  • HAP, pemilik manfaat (beneficial owner) CV Bhadrika Abadi.
  • ASD, pejabat pembuat komitmen (PPK).
  • AHA, kuasa pengguna anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.

Menurut Burhanuddin, HAP sempat buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Penyidik menangkapnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 19 September 2026, lalu menerbangkannya ke Pontianak untuk diserahkan ke jaksa.

Kasus Napak Tilas Ketapang: 23 Bos Perusahaan Dipanggil Kejati Kalbar
Baca Juga

Kasus Napak Tilas Ketapang: 23 Bos Perusahaan Dipanggil Kejati Kalbar

Penyidik menjerat kelima tersangka dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka juga dikenakan Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 20 huruf a dan c. Ancaman hukumannya minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Dengan pelimpahan ini, perkara beralih ke jaksa penuntut umum Kejati Kalbar, yang akan menyusun dakwaan sebelum kasus disidangkan di Pengadilan Tipikor Pontianak.

(Rudi)