Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap sosok berinisial (TK) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Suyudi, (TK) diduga menerima perintah dari salah satu tersangka, Irjen Ahrie Sonta, untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Suyudi menyampaikan hal itu saat memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia tidak menjelaskan identitas lengkap (TK), jabatannya, maupun siapa yang menjadi sasaran pengawasan. Hingga kini (TK) belum ditetapkan sebagai tersangka.
Baca JugaMPR Minta Prabowo Ajukan Dua Nama Pengganti Gibran
Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Menurut pemaparan Kapolri, perintah penyadapan diduga mengalir dari Listyo melalui Slamet, lalu diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.
Suyudi juga menyebut adanya dugaan penggunaan “jalur atensi” untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.
Ahrie Sonta menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Baca JugaGibran Mundur, Serahkan Surat ke MPR; Jokowi Tetap Dukung Prabowo
Pada periode itu, Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan dari penyidik.
Ahrie Sonta juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan (TK) melakukan pengawasan.
Selain itu, menurut Suyudi, Ahrie Sonta memerintahkan penghapusan rekaman suara dan log hasil penyadapan, serta pembubaran grup WhatsApp yang dipakai dalam kegiatan tersebut.
Suyudi belum menjelaskan apakah pengawasan oleh (TK) berkaitan langsung dengan penyadapan nomor telepon Presiden atau menyasar pihak lain.
Penyidik telah memeriksa 28 saksi, terdiri atas 24 personel Polri, tiga saksi dari operator seluler (Indosat, XL Smart, dan Telkomsel), serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Penyidik juga meminta keterangan enam ahli: dua ahli ITE dan empat ahli pidana.
Barang bukti yang disita meliputi 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Baca JugaHarta Bersih Wapres Gibran Tercatat Rp27,9 Miliar, Tanpa Hutang
Suyudi menegaskan bahwa uraian peran para pihak masih berupa dugaan yang harus dibuktikan di pengadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa nama-nama dalam daftar sasaran penyadapan tidak bisa dianggap terlibat tindak pidana, karena daftar itu “merupakan bagian dari materi penyidikan.”
Identitas (TK) dan sasaran pengawasannya kini menjadi pertanyaan terbuka berikutnya. Jawabannya akan menentukan seberapa luas jaringan penyadapan ini dan apakah daftar tersangka akan bertambah.
(Ajau)
