Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakibatkan puluhan rumah warga rusak berat hingga roboh serta memicu gelombang evakuasi mandiri ribuan warga. Menyikapi kerusakan hunian dan ancaman terhadap keselamatan warga, pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna mempercepat evakuasi serta distribusi logistik penampungan darurat, Sabtu, (15/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memimpin langsung jalannya rapat koordinasi daring yang melibatkan kementerian teknis, pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta Gubernur NTT yang memantau situasi lapangan dari Kabupaten Sikka.
Prioritas penyelamatan warga terdampak reruntuhan hunian serta pemenuhan fasilitas dasar ditegaskan dalam arahan rapat.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Pratikno.
Pemerintah daerah diminta segera memetakan kebutuhan tenda hunian sementara bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal agar suplai logistik dari pusat berjalan tepat sasaran.
Urgensi pendataan kebutuhan penampungan warga tersebut disampaikan kembali oleh Menko PMK.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap warga terdampak gempa turut disampaikan seiring dikeluarkannya alokasi dukungan anggaran dan logistik melalui BNPB.
Kesiapan mobilisasi penanganan hunian darurat dipastikan melalui penjelasannya.
“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Sebagai langkah tanggap darurat, tim gabungan Basarnas dikerahkan dari Bali dan NTB untuk mengevakuasi korban yang tertimbun puing reruntuhan rumah. Sementara itu, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan selimut, tenda, matras, dan mendirikan posko pengungsian serta dapur umum dari gudang logistik Kupang menuju Nagekeo dan Sikka.
Kepala BNPB, Suharyanto, mendorong penetapan status tanggap darurat di tingkat kabupaten agar pembagian bantuan tenda pengungsian, perbaikan fasilitas hunian sementara, dan logistik bagi warga terdampak dapat dikoordinasikan secara terpadu melalui posko darurat.
(Memei)
