Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meninjau langsung penanganan dampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sabtu, (26/9/2026).
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Jumat (25/9/2026) tersebut ditujukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, percepatan rehabilitasi infrastruktur vital, serta kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan pascabencana.
Dalam agenda peninjauan, Wakil Presiden bersama Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Solok menggelar rapat koordinasi lapangan serta menyerahkan paket bantuan logistik dan peralatan darurat kepada warga terdampak di posko pengungsian.
Pemulihan sarana konektivitas jalan, jembatan, jaringan transmisi air bersih, normalisasi alur sungai, serta lahan pertanian produktif warga menjadi instruksi prioritas yang ditegaskan Wakil Presiden.
Baca Juga Tinjau Lokasi Galodo Solok, Kepala BNPB Instruksikan Percepatan Evakuasi Korban Hilang
Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan ditekankan agar tetap beroperasi secara darurat kendati sejumlah gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Solok mengalami kerusakan akibat diterjang material lumpur dan bebatuan.
Distribusi logistik bantuan diprioritaskan bagi kelompok rentan yang mencakup ibu hamil, balita, warga lanjut usia, serta penyandang disabilitas dengan sistem pencatatan inventaris barang keluar-masuk yang termonitor harian.
Terkait relokasi warga yang kehilangan tempat tinggal, pemerintah daerah diminta mulai mengkaji titik aman untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap di luar zona rawan bencana hidrometeorologi.
Baca Juga Kemarau Panjang Picu Bencana Alam, Karhutla dan Krisis Air Bersih Meluas di Sejumlah Daerah
Pada kesempatan yang sama, akurasi pendataan seluruh korban berbasis nomor kartu keluarga ditekankan oleh Kepala BNPB, Suharyanto, termasuk bagi warga yang memilih mengungsi secara mandiri di rumah kerabat. Pemanfaatan periode tanggap darurat secara terukur diinstruksikan oleh Kepala BNPB agar masyarakat yang rumahnya rusak berat segera mendapatkan kepastian penampungan yang layak huni.
Guna mempercepat penyaluran stimulan bantuan perbaikan, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Solok memadupadankan verifikasi kerusakan rumah kategori berat, sedang, dan ringan melalui Surat Keputusan Bupati dengan basis data kependudukan resmi.
BNPB turut memberikan pendampingan teknis kepada Bappeda Kabupaten Solok dalam menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.
Selain pendampingan regulasi, pemetaan kebutuhan ekskavator dan truk jungkit diintensifkan guna mempercepat pembersihan material endapan banjir di ruas jalan protokol serta kompleks fasilitas publik. Pemulihan jaringan transmisi listrik dan sambungan air bersih terus digencarkan secara bertahap oleh instansi teknis guna memulihkan stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Solok.
(Rudi)
