Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mempercepat pemetaan gedung perkantoran dan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, (5/8/2026).
Langkah koordinasi tersebut direalisasikan melalui audiensi Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kantor Otorita IKN.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk menindaklanjuti arah kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN secara bertahap.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah koordinasi Kemenko Kumham Imipas untuk mempersiapkan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden mengenai IKN, khususnya dalam mewujudkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kesiapan kantor, hunian ASN, dan berbagai sarana pendukung lainnya,” kata Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Rabu, (5/8/2026).
Pemetaan kebutuhan kementerian mencakup ruang kerja, penempatan pegawai, hunian, fasilitas pelayanan publik, hingga konektivitas kawasan di bidang hukum, HAM, keimigrasian, serta pemasyarakatan.
Integrasi perencanaan antarlembaga dinilai krusial agar seluruh pemenuhan sarana selaras dengan tahapan pembangunan kawasan.
“Kemenko Kumham Imipas siap mendukung program-program Otorita IKN sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Koordinasi harus dilakukan sejak awal agar kebutuhan kementerian dan lembaga dapat dipersiapkan secara terencana, terintegrasi, dan selaras dengan tahapan pembangunan IKN,” tambah Andika.
Pembangunan infrastruktur IKN hingga kini terus berjalan dengan menitikberatkan pada kawasan perkantoran pemerintahan, legislatif, yudikatif, jaringan jalan, serta layanan dasar.
Penyesuaian kapasitas fasilitas juga dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan IKN terus berjalan dan kami berupaya memastikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan dapat dipenuhi secara bertahap. Pembangunan tidak hanya mencakup gedung perkantoran, tetapi juga hunian ASN, jalan, air minum, fasilitas pelayanan dasar, dan sarana pendukung lainnya,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Rabu, (5/8/2026).
Penguatan fungsi dan kehadiran layanan keimigrasian khusus turut diposisikan sebagai kebutuhan vital untuk mempermudah mobilitas investor, pelaku usaha, hingga tenaga ahli asing di IKN.
“Kehadiran layanan keimigrasian di IKN akan sangat penting, terutama untuk mendukung aktivitas investasi dan memberikan pelayanan kepada investor serta tenaga ahli asing. Kami berharap dapat terus berkoordinasi dengan Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar kebutuhan tersebut dapat dipersiapkan dengan baik,” jelas Basuki.
Pemanfaatan berbagai sarana gedung dan fasilitas dinas di kawasan IKN kini juga telah dibuka bagi seluruh kementerian untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
“Otorita IKN siap memfasilitasi kementerian dan lembaga yang ingin menyelenggarakan rapat, pertemuan, maupun kegiatan lainnya di Nusantara. Pemanfaatan fasilitas yang tersedia juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan aktivitas pemerintahan dan memperkenalkan kesiapan IKN kepada para pemangku kepentingan,” pungkas Basuki.
Rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan peninjauan langsung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN untuk memetakan kondisi fisik gedung perkantoran dan hunian ASN di lapangan.
(Tony)
