Kejati Kalbar Hentikan Empat Perkara Pidana Lewat Mekanisme Keadilan Restoratif

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan menyetujui empat permohonan penghentian penuntutan perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) yang diajukan oleh tiga kejaksaan negeri di wilayah hukum Kalbar, Jumat, (25/9/2026).

Persetujuan penghentian perkara tersebut diputuskan dalam forum ekspose perkara secara virtual bersama jajaran Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) serta para kepala kejaksaan negeri di Ruang Vidcom Lantai 4 Kejati Kalbar pada Rabu (23/9/2026).

Empat perkara yang disetujui berasal dari Kejaksaan Negeri Singkawang sebanyak dua perkara, serta masing-masing satu perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan Kejaksaan Negeri Sambas.

Dua perkara asal Singkawang meliputi tindak pidana pencurian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 liter senilai Rp600 ribu dengan tersangka Feri alias Pucul yang disangka melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara kedua melibatkan tersangka Hanisah alias Nisa bersama Aprianti alias Dedek terkait penggadaian satu unit mobil milik korban tanpa izin senilai Rp57 juta yang disangka melanggar Pasal 486 atau Pasal 492 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Kesepakatan damai kedua perkara tersebut difasilitasi di Rumah Restorative Justice Seia Sekata Kejari Singkawang, dengan catatan pemenuhan sisa kewagiban ganti rugi tersangka kepada korban tetap diawasi secara ketat oleh jaksa penuntut umum.

Sementara itu, Kejari Pontianak menghentikan penuntutan kasus pencurian senilai Rp1.050.000 atas nama tersangka Johari bin Dali yang disangka melanggar Pasal 476 juncto Pasal 126 KUHP, setelah korban Andry Oktavianto sepakat memaafkan perbuatan tersangka tanpa saling menuntut secara pidana maupun perdata.

Adapun Kejari Sambas menyelesaikan perkara pencurian satu unit sepeda motor Honda Revo atas nama tersangka Misno bin Tuka melalui perdamaian tanpa syarat di Rumah Restorative Justice Kantor Camat Sambas pada Kamis (10/9/2026).

Prinsip dasar penerapan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan semula diuraikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Emilwan Ridwan. Ketelitian dalam memverifikasi syarat materiel dan formil ditekankan dalam keterangannya.

“Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif tetap harus dilaksanakan secara selektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdamaian menjadi bagian penting, namun seluruh persyaratan dan kewajiban yang telah disepakati tetap harus dipenuhi,” ujar Emilwan Ridwan.

Dengan tambahan empat perkara tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tercatat telah menyelesaikan total 18 perkara pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan di seluruh wilayah kejaksaan negeri se-Kalimantan Barat hingga September 2026.

(Rudi)

Kejati Kalbar Hentikan Empat Perkara Pidana Lewat Mekanisme Keadilan Restoratif

Komentar