Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pelaksanaan pembangunan fisik Tahap II guna memenuhi target sebagai ibu kota politik pada 2028. Langkah akselerasi ini merujuk pada pemenuhan regulasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 melalui tiga skema pembiayaan utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Hingga pertengahan Juli 2026, Otorita IKN mengelola total 40 paket pekerjaan fisik yang didanai APBN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 paket telah selesai pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket pekerjaan sisanya masuk dalam persiapan proses lelang.
Cakupan pengerjaan infrastruktur difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar perkotaan, meliputi gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga instalasi perpipaan air minum.
Distribusi Pengerjaan Lintas Kementerian dan Skema KPBU
Selain proyek di bawah kendali langsung Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum tercatat menangani 90 paket infrastruktur makro, dengan rincian 78 paket telah rampung dan 12 paket masih berjalan. Beberapa proyek strategis yang dikebut di antaranya adalah Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyelesaikan 11 dari 12 paket pekerjaan, dengan menyisakan satu proyek pembangunan rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk skema KPBU, saat ini terdapat 13 proyek prakarsa yang terbagi menjadi 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan. Agenda terdekat dalam skema ini mencakup pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk serta konstruksi 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.
Realisasi Investasi Swasta dan Pengetatan Regulasi Kerja
Pada sektor investasi swasta murni, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tercatat 9 proyek swasta telah tuntas berdiri, sedangkan 6 proyek lainnya masih dalam tahap konstruksi aktif.
Daftar proyek swasta yang sedang berjalan meliputi:
- Kampus Universitas Gunadarma Nusantara
- Rumah Sakit Abdi Waluyo
- Teras by Plataran
- Apartemen garapan PT Star Bright International Investment
- Kawasan campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang
- Apartemen milik PT Dian Jaya Indonesia.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa akselerasi fisik di lapangan wajib diselaraskan dengan pengetatan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk meminimalkan risiko kecelakaan fatal.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Basuki Hadimuljono dalam forum evaluasi lintas sektor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
(Dayank Ana)
