Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) mengkritik langkah Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, yang mempromosikan pasar karbon dan menawarkan rehabilitasi 12,3 juta hektare hutan.
Menurut koalisi itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih meluas menempatkan Indonesia pada posisi kontradiktif.
Delegasi Indonesia di COP31 dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.
Paviliun Indonesia dirancang untuk mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon, melanjutkan langkah di COP30 ketika Indonesia menawarkan 90 juta kredit karbon dengan target pendapatan hingga US$7,7 miliar per tahun.
Baca JugaKemenhut Dorong Safe Harbour agar Pembeli Kredit Karbon Tak Ragu
“Menjual kredit karbon saat jarak menuju FOLU Net Sink makin lebar sama saja menjual sesuatu yang belum kita punya,” kata Amalya Oktaviani, Manajer Program Bioenergi Trend Asia, anggota ARUKI, Jumat (13/11/2026).
Emisi karhutla 80 juta ton
Trend Asia menganalisis data citra satelit Copernicus dan memperkirakan karhutla di Indonesia telah menghanguskan sekitar 1,79 juta hektare hingga Oktober 2026.
Dengan asumsi konservatif bahwa seluruh lahan yang terbakar adalah semak di tanah nongambut, emisinya diperkirakan sekitar 80 juta ton CO₂e.
Angka itu setara lebih dari separuh target serapan bersih FOLU Net Sink 2030 sebesar 140 juta ton CO₂e per tahun, dan belum menghitung kebakaran gambut.
Baca JugaIndonesia Siapkan Pendanaan Taman Nasional Jangka Panjang di COP31
Papua Selatan disebut menjadi episentrum baru karhutla. Menurut analisis Madani yang dikutip ARUKI, luas kebakaran di provinsi itu mencapai 41.789 hektare, terbesar kedua secara nasional.
Di Merauke, area terbakar mencapai 33.609 hektare per 30 Oktober, termasuk kebakaran yang menghanguskan desa di Distrik Jagebob.
Menurut ARUKI, mekanisme Tropical Forests Forever Facility (TFFF) dan aturan pasar karbon PBB (Pasal 6.4) memperlakukan kebakaran sebagai kerugian yang wajib dihitung.
Pidato enam menit
Dalam pidato sekitar enam menit di Antalya High Level Segment, Kamis (12/11/2026), Hashim membahas karhutla, pangan, energi, target emisi nol bersih 2060 atau lebih cepat, dan pendanaan iklim.
Ia juga menekankan tanggung jawab negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim US$300 miliar per tahun.
ARUKI menilai pidato itu tidak menyebut masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis iklim.
Baca JugaDi COP31, Kemenhut Ajak Dunia Danai Konservasi lewat IBioFund
“Mereka hanya diposisikan sebagai korban, penjaga hutan, atau sukarelawan pemadam kebakaran, bukan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan kuasa untuk menentukan kebijakan iklim,” ujar Armayanti Sanusi dari Sekretariat ARUKI.
Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi menilai Hashim masih menyalahkan El Niño. Padahal, menurutnya, BNPB sudah memprediksi kebakaran sejak Maret 2026, sementara anggaran mitigasi bencana justru dipangkas pada 2025 dan 2026.
Deforestasi dan energi fosil
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring menyoroti pernyataan Hashim bahwa pemerintah tidak akan memperluas pertanian ke hutan primer.
Menurutnya, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 telah mengubah 486.939 hektare kawasan hutan di Papua Selatan menjadi areal penggunaan lain, termasuk 265.208 hektare hutan alam.
“Pemerintah harus membuktikan pernyataannya dengan mencabut Kepmenhut 591 Tahun 2025,” kata Boy.
Country Manager 350.org Indonesia Sisilia Nurmala Dewi menyoroti absennya isu energi fosil dalam pidato itu. ARUKI juga membandingkan target nol bersih 2060 dengan pernyataan Presiden Prabowo di KTT G20 2024 bahwa Indonesia akan mencapainya sebelum 2050.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut petani dan nelayan di sekitar smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara menanggung kerugian hingga Rp3,64 triliun dalam 15 tahun.
Baca JugaIndonesia Bagikan Pelajaran Pendanaan REDD+ USD 103,8 Juta di COP31
Menurut CELIOS, 20 PLTU batu bara paling berbahaya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi US$109 miliar dan 156.000 kematian dini hingga 2050.
ARUKI mendesak lima hal: pelibatan bermakna rakyat dalam agenda iklim, penghentian deforestasi dan karhutla, peta jalan keluar dari energi fosil, pendanaan iklim yang berkeadilan, dan penolakan terhadap yang mereka sebut “solusi sesat iklim”.
(Dayank Ana)
