Otorita IKN dan Kementerian HAM Jajaki Konsep Human Rights City di Sepaku

Kementerian HAM membawa poin-poin tersebut ke meja koordinasi guna mendorong adanya penyelesaian masalah secara integratif antarpemangku kepentingan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan Nusantara sebagai Human Rights City (Kota Peduli HAM).

Adopsi Indikator HAM dalam Tata Pembangunan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik masukan sektoral tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mengkaji parameter kota ramah HAM agar sejalan dengan cetak biru Nusantara sebagai kota inklusif.

“Kami menyambut baik masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN. Gagasan mengenai Human Rights City menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN,” kata Basuki Hadimuljono.

Sebagai langkah konkret, Otorita IKN membuka ruang kolaborasi teknis dengan Kementerian HAM untuk menyusun instrumen dan indikator penilaian yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam regulasi dan kebijakan pembangunan fisik maupun sosial di kawasan tersebut.

“Kita buatkan programnya, sesuai dengan indikator-indikator HAM,” pungkas Basuki.

Melalui komitmen penataan ini, kedua lembaga sepakat untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kesejahteraan pekerja konstruksi, pemerataan akses fasilitas publik, serta perlindungan hak-hak adat masyarakat sekitar agar klaster pertumbuhan ekonomi baru ini tidak memicu marginalisasi sosial.

(Dayank Ana)