Bukan Sekadar Cari Kesalahan, Wagub Kalbar Tekankan Pengawasan Berbasis Risiko di Rakorwasda 2026

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta peran pengawasan sebagai instrumen pencegahan risiko sejak awal, Selasa (29/9/2026).

Hal tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2026 yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Aston Pontianak.

Forum strategis ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Rudy M. Harahap, para Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kalbar, serta Inspektur Kabupaten/Kota se-Kalimatan Barat.

Dalam arahannya, Krisantus menekankan bahwa pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP harus berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dan deteksi dini, bukan sekadar mencari kesalahan setelah penyimpangan terjadi.

“Pembangunan daerah hakikatnya bukan sekadar merealisasikan program atau menghabiskan anggaran. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, indikator utama keberhasilan pengawasan bukan dilihat dari banyaknya jumlah temuan, melainkan seberapa besar potensi risiko yang berhasil dicegah serta efisiensi anggaran yang dapat diselamatkan.

“Pengawasan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai mencari kesalahan. Pengawasan harus hadir sejak awal sebagai upaya preventif, sebagai peringatan dini atau early warning system, sekaligus memberikan solusi,” tegasnya.

Mengingat karakteristik Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Krisantus mendorong jajaran APIP untuk mengedepankan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan kinerja.

Untuk mempermudah pemahaman manajemen risiko, ia mengibaratkannya dengan olahraga balap motor.

“Kalau kita balap motor, semua berani. Tetapi tidak semua ahli dalam menghadapi risiko ketika jatuh. Bukan hanya keterampilan mengendarai motor yang harus dipelajari, tetapi bagaimana menghadapi risiko ketika terjadi sesuatu,” tuturnya.

Krisantus meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah menjadikan hasil pengawasan sebagai cermin evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan, serta memperkuat sinergi terintegrasi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, BPKP, BPK, dan aparat penegak hukum.

(roska)

Bukan Sekadar Cari Kesalahan, Wagub Kalbar Tekankan Pengawasan Berbasis Risiko di Rakorwasda 2026

Komentar