Sab, 18/07/26 · 02.51.57
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Wagub Kalbar Desak Percepatan Tol Pontianak-Kijing dan Evaluasi Tata Ruang

Rudi Agus Haryanto
Rudi Agus Haryanto
Kamis, 30 April 2026 · 17:012 menit baca
Wagub Kalbar Desak Percepatan Tol Pontianak-Kijing dan Evaluasi Tata Ruang
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan saat melakukan audiensi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Ia mendesak pusat segera membangun Tol Pontianak-Kijing guna mengoptimalkan fungsi pelabuhan internasional. (Dok. HO/TNP)

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Kunjungan ini bertujuan mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengakselerasi sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Dalam audiensi tersebut, Wagub Krisantus didampingi oleh jajaran teknis Pemprov Kalbar, termasuk Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama dan Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnain. Mereka diterima langsung oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

Fokus utama yang disuarakan Wagub adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing. Krisantus menegaskan bahwa status pelabuhan internasional yang disandang Kijing tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa dukungan konektivitas jalan bebas hambatan.

APBD Terbebani Gaji PPPK, Wagub Krisantus Tuntut DBH Adil ke Banggar DPR RI
Baca Juga

APBD Terbebani Gaji PPPK, Wagub Krisantus Tuntut DBH Adil ke Banggar DPR RI

“Percepatan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing menjadi kunci efektivitas operasional pelabuhan. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor,” tegas Krisantus.

Selain tol, Krisantus juga meminta dukungan pusat untuk pengerukan alur Sungai Kapuas guna mengatasi sedimentasi tinggi yang saat ini menghambat aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Tak hanya infrastruktur fisik, Wagub turut menyoroti persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ia mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi agar kebijakan tata ruang lebih selaras dengan kondisi riil di lapangan, termasuk penyelesaian sengketa lahan dan pengakuan ruang legal bagi pertambangan rakyat.

“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting agar memberikan kepastian hukum, termasuk perlindungan hak masyarakat adat,” ujarnya.

Bahas APBN 2027: Fiskal Kalbar Terhimpit Susutnya Transfer Pusat 19,4 Persen dan Beban Gaji 50 Persen APBD
Baca Juga

Bahas APBN 2027: Fiskal Kalbar Terhimpit Susutnya Transfer Pusat 19,4 Persen dan Beban Gaji 50 Persen APBD

Pemprov Kalbar juga mendorong kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Dukungan pembiayaan ini dinilai vital untuk mempercepat pembangunan jalan-jalan provinsi yang berperan sebagai jalur ekonomi utama bagi masyarakat.

Merespons desakan tersebut, pihak Kementerian Koordinator memberikan apresiasi dan respons positif. Mereka berjanji akan segera menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemerataan infrastruktur dan penguatan kepastian hukum di Kalimantan Barat

(Rudi)