Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan aspirasi kota-kota Kalimantan dalam Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan. Ia desak keadilan fiskal transfer keuangan daerah, evaluasi kebijakan BBM Kalimantan, dan pemerataan manfaat pembangunan IKN. (Dok. HO/TNP)
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono tampil sebagai juru bicara kolektif kota-kota di Kalimantan dalam Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan, Rabu (1/7/2026) malam. Dalam forum nasional tersebut, ia menyuarakan deretan keresahan yang selama ini dirasakan daerah dari tekanan fiskal, beban pelayanan publik, kuota BBM, hingga tuntutan pemerataan manfaat pembangunan IKN.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Edi yang juga menjabat Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan.
Poin utama yang disuarakan adalah perlunya keadilan fiskal dalam alokasi Transfer Keuangan Daerah dalam APBN. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, tingkat kebutuhan pelayanan, serta karakteristik masing-masing kota dalam menentukan besaran transfer.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” tegasnya.
Edi juga mendorong penguatan Dana Bagi Hasil, pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan termasuk indeks kemahalan konstruksi, tekanan urbanisasi, dan beban pelayanan.
Para kepala daerah dari seluruh kota yang menghadiri Rakernas XVIII APEKSI di Medan. (Dok. HO/TNP)
Isu kesehatan turut menjadi perhatian, khususnya terkait pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional dan kebijakan Universal Health Coverage. Pemerintah pusat diminta meninjau ulang kebijakan yang berpotensi menambah beban fiskal daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” jelasnya.
Selain itu, kota-kota di Kalimantan meminta evaluasi terhadap kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang direncanakan berlaku pada 2027.
Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah, termasuk struktur pegawai dan konsekuensi pengangkatan PPPK.
Dalam konteks pembangunan IKN, Edi menegaskan pentingnya pemerataan manfaat bagi seluruh kota di Kalimantan, tidak hanya wilayah penyangga langsung. Ia mendorong penguatan konektivitas, logistik, tenaga kerja, hingga sektor ekonomi agar kota-kota lain turut merasakan dampak positif pembangunan nasional tersebut.
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.
Komwil V APEKSI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, meliputi peningkatan jalan Trans-Kalimantan, studi jalan tol, pembangunan jaringan kereta api, peningkatan rute penerbangan, serta perluasan jaringan telekomunikasi.
Isu ketahanan energi juga disoroti, dengan desakan agar pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota BBM di Kalimantan.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkas Edi.
