Cegah Krisis Intrusi Air Asin, Wako Edi Desak Pusat dan Pemprov Kalbar Perkuat Sumber Air Baku Pontianak

Pilihan penarikan jaringan pipa ke kawasan Biung yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari Waduk Penepat dinilai realistis karena kadar salinitas di lokasi tersebut masih tergolong rendah saat muara sungai terpapar keasinan laut. Selain perluasan transmisi perpipaan, pengkajian pembangunan struktur bendung karet di aliran Sungai Penepat diusulkan guna memblokade rembesan air asin ketika kemarau ekstrem melanda.

Fungsi penahan instrusi dari infrastruktur tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam keterangannya.

“Ke depan perlu dipikirkan bendung karet di sungai-sungai Penepat. Jadi ketika musim seperti sekarang, air laut tidak mudah masuk ke sana,” jelasnya.

Dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat dialokasikan langsung untuk proyek fisik berskala besar tersebut menyusul keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Keterbatasan ruang fiskal kas daerah dalam menanggung investasi sarana air baku dipaparkan dalam penjelasannya.

“Kemampuan fiskal kita terbatas. Karena itu kita berharap provinsi dan terutama pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran APBN untuk pembenahan di Penepat,” ujarnya.

Di luar pembangunan fisik, pengendalian daerah aliran sungai (DAS) Kapuas yang membentang lintas kabupaten menuntut komitmen perlindungan lingkungan bersama agar pencemaran dan sedimentasi tidak merusak sumber air baku. Keterbatasan yurisdiksi tata ruang pemerintah kota dalam mengawasi kawasan hulu diuraikan dalam keterangannya.

“Ini tidak mungkin kota menangani sendiri persoalan di hulunya, karena Sungai Kapuas melintasi banyak daerah. Harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Kewajiban menjaga kelestarian badan air tersebut dinilai berbanding lurus dengan setoran pendapatan daerah yang rutin diserahkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD). Kontribusi retribusi pemanfaatan sumber daya alam yang disetorkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kepada kas provinsi dipaparkan dalam penjelasannya.

“Kita tidak menggunakan air permukaan secara gratis. Setiap tahun rata-rata sekitar Rp2,5 miliar kita bayarkan. Karena itu kualitas sumber air juga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Kerusakan ekologis di sepanjang bentang sungai sepanjang lebih dari 1.000 kilometer tersebut dikhawatirkan mengancam keberlangsungan pasokan air bagi jutaan penduduk di masa mendatang. Kekhawatiran degradasi ekosistem sungai terbesar di Indonesia tersebut diungkapkan kembali dalam keterangannya.

“Sungai Kapuas ini panjangnya lebih dari seribu kilometer. Kalau daerah aliran sungainya tidak dijaga, kita tidak tahu bagaimana dampak ekologinya ke depan,” ujarnya.

Penguatan infrastruktur air baku ditegaskan harus diposisikan sebagai agenda prioritas pembangunan berkelanjutan lintas instansi dan tidak semata-mata dibahas saat masa krisis kemarau berlangsung. Prinsip perencanaan tata kelola logistik air baku jangka panjang ditegaskan kembali sebagai penutup keterangannya.

“Selalu kita sampaikan dalam Musrenbang. Persoalan ini tidak bisa hanya dilihat untuk hari ini. Tapi sebagai birokrat, perencanaan jangka panjang, seharusnya menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

(Memei)