Lonjakan aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara mulai berdampak serius pada ketahanan energi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kuota BBM bersubsidi yang dihitung berbasis jumlah penduduk lokal tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan, akibat membanjirnya kendaraan dari berbagai penjuru Kalimantan yang melintasi wilayah ini setiap hari.
Persoalan ini memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat yang mempertemukan DPRD PPU dengan Persaudaraan Supir Nusantara, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga, Selasa (30/6/2026). DPRD PPU kini mendesak pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk segera menambah kuota BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Wakil Ketua I DPRD PPU Syahrudin M Noor menegaskan bahwa perhitungan kuota BBM untuk PPU sudah tidak bisa lagi hanya berbasis data jumlah penduduk lokal. Sebagai daerah perlintasan sekaligus beranda IKN, PPU kini menjadi episentrum mobilitas kendaraan dari berbagai daerah.
“Kami meminta agar kuota BBM bisa ditambah karena konsumsi di PPU bukan hanya oleh masyarakat PPU,” kata Syahrudin.
