Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan lima langkah intervensi strategis menyusul penurunan signifikan pada nilai indikator Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Berdasarkan laporan evaluasi makro, indeks performa penataan program nasional di daerah tersebut merosot hingga 41,05 poin dalam perbandingan periode tahun 2023 terhadap tahun 2024.
Penurunan performa ini dibahas secara intensif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Dekonsentrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, memaparkan bahwa kemunduran angka indikator tersebut menjadi sinyal krusial bagi jajaran birokrasi daerah untuk merombak skema koordinasi internal dan memulihkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.
“Kami memahami bahwa nilai indikator GWPP Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 41,05 poin dari tahun 2023 ke tahun 2024. Angka ini menjadi sinyal yang menuntut evaluasi, terutama terhadap kebijakan dan mekanisme koordinasi, implementasi program di lapangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta kapasitas kelembagaan perangkat daerah,” ujar Muhammad.
Rendahnya Penyerapan Anggaran Dekonsentrasi
Faktor pemicu penurunan performa tata kelola ini diperkuat oleh lambatnya realisasi sirkulasi dana dekonsentrasi per 31 Mei 2026. Data internal menunjukkan sebagian besar satuan kerja (satker) di bawah naungan Pemprov Kalsel mencatatkan penyerapan anggaran yang minim, bahkan terdapat beberapa satker dengan status pemanfaatan pagu dana yang masih nihil.
Keterlambatan serapan anggaran ini dinilai berdampak langsung terhadap laju pembangunan fisik maupun nonfisik di wilayah strategis, termasuk klaster industri, pelabuhan, tata ruang perkotaan, hingga kawasan pengembangan Geopark Meratus.
“Data dekonsentrasi per 31 Mei 2026 menunjukkan sebagian besar satuan kerja masih memiliki realisasi anggaran yang jauh di bawah pagu, bahkan beberapa di antaranya masih nihil. Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran dan perbaikan tata kelola merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda,” kata Syarifuddin.
Otoritas daerah mengidentifikasi empat risiko utama dalam hambatan tata kelola ini, yaitu keterlambatan rilis pelaporan operasional, deviasi kalkulasi antara progres fisik lapangan dan pembukuan keuangan, lemahnya sinkronisasi lintas sektor yang memicu duplikasi fungsi program, serta ketiadaan sistem deteksi dini (early warning system).
Penerapan Sistem Peringatan Dini Digital
Guna memitigasi kendala eksternal berupa dinamisnya regulasi nasional, Pemprov Kalsel mengintegrasikan lima kebijakan taktis, yakni standardisasi forum berkala pusat-daerah, penggabungan satu basis data terpadu, digitalisasi sistem kendali real-time, pelatihan kompetensi SDM, serta evaluasi kinerja triwulanan secara ketat.
Seluruh klaster pembenahan ini nantinya akan dikunci ke dalam satu platform kendali digital terpusat untuk memantau potensi risiko keterlambatan pengerjaan proyek sejak dini.
“Kelima langkah tersebut akan diikat dalam sebuah sistem peringatan dini. Alurnya dimulai dari input data realisasi, dilanjutkan pemantauan risiko dan deviasi, kemudian notifikasi dini dan rekomendasi percepatan, hingga bermuara pada pencapaian target,” pungkas Syarifuddin.
(Hendrawan)
