Merespons eskalasi keresahan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan akhir-akhir ini, Forum Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Barat (FKBK) menggelar dialog publik bertajuk “Res Publica” guna mengevaluasi arah kebijakan negara secara kritis dan objektif di Kantor Gemawan, Pontianak, Minggu (16/8/26).
Dialog yang mengusung tema tajam “Menggugat Kemerdekaan: Sudahkah Negara Hadir untuk Rakyat?” ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari unsur mahasiswa, aktivis sipil, dan pakar lintas disiplin.
Isu penegakan hukum yang dinilai tebang pilih, perampasan ruang hidup berdalih investasi, hingga efektivitas program-program strategis pemerintah menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.
Perwakilan penyelenggara dari FKBK, Syariful, menegaskan bahwa dialog lintas generasi ini dirancang bukan sekadar sebagai panggung orasi reaktif, melainkan medium kontemplasi terukur untuk membangkitkan kembali nalar kritis kaum muda di tengah euforia peringatan kemerdekaan.
Baca Juga Kawal Aspirasi Buruh dan Pendidikan: Forum Koordinasi BEM Se-Kalbar Suarakan Poin Tuntutan di Kantor Gubernur
“Kegiatan ini tujuannya untuk pemahaman isu dan refleksi kemerdekaan, sebagai pemantik kawan-kawan biar semangat lagi untuk gerakan. Jadi, kita hadirkan para senior aktivis untuk memberikan pandangan,” tegas Syariful.
Dalam tataran objektif, forum ini membedah deretan program strategis populis yang gencar direalisasikan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Meski secara normatif ditujukan untuk mengakselerasi ekonomi dan menekan gizi buruk, elemen masyarakat sipil memberikan peringatan keras.
Tanpa adanya mekanisme pengawasan transparan dan pelibatan partisipasi publik, intervensi bernilai triliunan rupiah tersebut sangat rentan menjelma menjadi ladang penyelewengan birokratis dan meleset dari kebutuhan rakyat bawah.
Baca Juga Refleksi HUT RI ke-81: Sultan Syarif Melvin Tekankan Pentingnya Pemerataan Pembangunan Daerah
Terkait kondisi kebebasan sipil, Hermawansyah, Aktivis ’98 sekaligus Pendiri Gemawan, menarik garis merah tentang kemunduran kualitas ruang publik hari ini. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai kebebasan Reformasi kian terancam oleh penyempitan partisipasi jika gerakan sipil gagal mengonsolidasikan diri secara solid.
Lebih lanjut, kebijakan yang dinilai bias pada investasi turut didekonstruksi secara terbuka.
Direktur WALHI Kalbar, Sri Hartini, mempertanyakan kehadiran negara tatkala ambisi pembangunan massal justru memicu rentetan konflik agraria yang merampas hak ekologis masyarakat lokal.
Dari sudut pandang generasi penerus, Indah Alawiyah selaku perwakilan mahasiswa menyoroti ironi tingginya tuntutan kompetensi pemuda yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jaminan lapangan pekerjaan riil di tengah karut-marut sistem pendidikan nasional.
Sebagai langkah strategis, konsolidasi lintas sektor ini sepakat merumuskan “Manifesto Ruang Rakyat Kalbar”.
Manifesto tersebut diproyeksikan menjadi landasan pijak bagi agenda advokasi, riset lapangan, dan pengawalan kebijakan ke depan, guna memastikan narasi keresahan kolektif dapat dimanifestasikan menjadi daya tekan (pressure group) publik yang nyata.
(Hendrawan)
