Kawal Aspirasi Buruh dan Pendidikan: Forum Koordinasi BEM Se-Kalbar Suarakan Poin Tuntutan di Kantor Gubernur

Ketua Umum Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat, Syariful Hidayatullah, dalam pernyataannya menyayangkan keterbatasan ruang dialog langsung dengan kepala daerah pada momentum strategis ini.

“Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat menyesalkan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dalam aksi ‘Selamatkan Kalbar’. Saat mahasiswa dan buruh turun langsung ke jalan untuk menyampaikan keresahan masyarakat, kepala daerah justru tidak hadir menemui massa aksi. Aspirasi rakyat tidak cukup hanya diterima lewat perwakilan birokrasi. Pemimpin seharusnya hadir, mendengar, dan bertanggung jawab langsung di hadapan rakyatnya,” tegas Syariful.

Berdasarkan draf tuntutan resmi, mahasiswa mendesak perbaikan mendasar pada ekosistem kerja di Kalimantan Barat:

• Perlindungan Buruh Harian Lepas: Menjamin perlindungan dan implementasi penegakan hak Buruh Harian Lepas sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, serta pemberian sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.
• Audit Jaminan Sosial: Menuntut Pemerintah Daerah dan Disnaker untuk mengaudit seluruh perusahaan di Kalbar dalam memastikan buruh mendapatkan hak kerja dan jaminan sosial secara penuh.
• Kesejahteraan Upah: Mendesak Pemerintah Daerah untuk menaikkan UMK secara signifikan sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
• Keamanan Perempuan dan Anak: Menuntut hak keamanan dan kenyamanan bagi perempuan dan anak serta menolak eksploitasi anak dalam dunia kerja.
• Inklusi Disabilitas: Menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan penyandang disabilitas dalam pencarian kerja dan jaminan keamanan di lingkungan kerja sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016.

Di sektor pendidikan, FKBK membawa lima poin krusial:

• Bantuan Kesetaraan: Menuntut Pemerintah Daerah untuk merealisasikan segera Pergub Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bantuan Pendidikan Kesetaraan.
• Guru Honorer di Wilayah 3T: Menuntut percepatan pengangkatan dan sertifikasi guru honorer di wilayah 3T Kalimantan Barat melalui skema yang tidak mempersulit akses bagi guru di daerah tersebut.
• Transparansi Anggaran: Menuntut DPRD Provinsi Kalbar untuk memastikan fungsi anggaran pendidikan dan menolak setiap pemotongan anggaran yang tidak berdasar tanpa transparansi.
• Fasilitas Belajar: Menuntut Pemprov dan Dinas Pendidikan untuk memperhatikan dan memperbaiki fasilitas belajar mengajar di seluruh sekolah yang ada di Kalimantan Barat.
• Evaluasi Kebijakan MBG: Menuntut pemerintah mengubah skema MBG menjadi kebijakan berbasis data dan tepat sasaran (targeted policy), guna mencegah pemborosan anggaran negara.

Setelah menerima dokumen poin tuntutan tersebut, Harrison menyampaikan akan segera meneruskannya kepada pimpinan.

“Seluruh catatan dan poin-poin tuntutan ini sudah kami terima. Saya akan menyampaikan dan melaporkan ini secara langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Harrison.

(Hendra)