Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak resmi menerima kucuran dana segar senilai Rp157,11 miliar melalui Program Aspirasi Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun 2026.
Dana berskala besar ini dialokasikan khusus untuk memperkuat ekosistem pengelolaan sampah terpadu, mengubahnya dari sekadar tumpukan limbah menjadi sumber baru yang mendatangkan nilai ekonomi, Sabtu (22/08/26).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, dukungan tersebut menjadi momentum penting bagi pemkot untuk mempercepat pembenahan sistem persampahan dari tingkat masyarakat hingga fasilitas pengolahan akhir.
Baca Juga Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Tunai Rp600 Ribu untuk 670 Warga Berpenghasilan Rendah
“Pengelolaan sampah ini harus kita lakukan secara terintegrasi, mulai dari hulu sampai hilir. Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, semuanya harus terlibat,” ujar Edi usai menerima penyerahan simbolis dana tersebut di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak.
Berdasarkan proyeksi data tahun 2026, jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 690.969 jiwa.
Dengan rata-rata timbulan sampah 0,7 kilogram per orang per hari, total produksi sampah di kota ini menembus 483,68 ton per hari atau sekitar 176.542 ton per tahun.
Untuk menekan volume tersebut, Pemkot Pontianak telah menjalankan sejumlah inovasi, salah satunya melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Edelweis. Fasilitas ini mengolah sampah organik menggunakan metode biodigester, maggot Black Soldier Fly (BSF), dan pengomposan.
“Sampah plastik juga diolah melalui pirolisis untuk menghasilkan minyak bakar,” imbuhnya.
Baca Juga Pemkot Pontianak Raih Indeks Kualitas Data ASN Tertinggi Kanreg V BKN
Melalui intervensi program LSDP, sistem pengelolaan akan diperluas dengan konsep satu kecamatan satu Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Pemkot juga berencana melakukan revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan membangun TPST Batu Layang dengan kapasitas pengolahan hingga 300 ton per hari.
“Harapannya sampah yang selama ini menjadi beban bisa kita olah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda yang turut hadir mengonfirmasi bahwa Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas masuk dalam jajaran 30 kabupaten/kota penerima Program LSDP fase pertama di Indonesia.
Ia menargetkan kedua daerah ini dapat menjadi percontohan ideal di wilayah Kalimantan Barat.
“Saya berharap Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas mampu memberikan contoh terbaik dalam pengelolaan sampah dengan dukungan program LSDP ini,” tegasnya.
Menurut Rifqinizamy, indikator keberhasilan program ini tidak hanya sebatas pembangunan fisik dan kelembagaan, tetapi lahirnya produk-produk olahan sampah yang berdaya jual.
Baca Juga Pemkot Pontianak Tata Parit Tokaya Cegah Banjir
“Kita ingin TPS 3R tumbuh di kelurahan-kelurahan dan desa-desa, kemudian TPST dapat dibentuk. Hasilnya berupa produk yang benar-benar memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat kita,” katanya.
Rifqinizamy juga mengungkapkan adanya peluang investasi masuk dari pihak swasta asing, termasuk Tiongkok, guna mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tanpa membebani kas daerah.
“Saya siap untuk mempertemukan kawan-kawan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup karena mereka siap melakukan investasi tanpa kemudian menggunakan dana APBN maupun APBD kita sama sekali,” paparnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi dan fasilitas megah tidak akan optimal jika tidak dibarengi revolusi mental masyarakat. “Padahal tanahnya sama. Hanya karena dua hal yang paling membedakan, yang pertama kedisiplinan, yang kedua kebersihan. Mudah-mudahan satu dari dua ini bisa kita selesaikan secara perlahan-lahan melalui program LSDP,” katanya.
Dari sisi teknis, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa penerapan program LSDP menitikberatkan pada pendekatan sosial dan indikator berbasis kinerja.
“Kalau pendekatan di hulu, yang mencakup edukasi, perubahan perilaku masyarakat, dan penguatan kelompok masyarakat tidak dilakukan, maka program tidak akan berjalan secara optimal,” jelas Iwan.
Oleh karena itu, seluruh TPST yang dibangun nantinya wajib diorientasikan pada penciptaan produk berdaya guna, seperti Refuse Derived Fuel (RDF) maupun kompos.
Baca Juga Meriahkan HUT ke-81 RI, Warga Pontianak Barat Kompak Jalan Sehat dan Zumba
“Pengembangan TPST diarahkan agar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti RDF, kompos, dan produk lainnya yang dapat dijual, meningkatkan PAD, atau mendukung biaya operasional,” terangnya.
Penyaluran dana triliunan rupiah ini nantinya juga akan dievaluasi ketat dengan skema hibah berbasis kinerja atau Performance Based Grant.
“Pada saat pelaksanaan nanti, kinerja pemerintah daerah akan dinilai berdasarkan indikator, kategori, dan target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Dana sebesar Rp157 miliar ini turut mencakup bantuan pengadaan sarana angkut, seperti dump truck dan kendaraan roda tiga pendistribusi limbah rumah tangga.
“Manfaat akhirnya diharapkan dapat dirasakan langsung warga, mulai dari lingkungan yang lebih bersih, berkurangnya beban TPA, meningkatnya kapasitas pengolahan, hingga munculnya peluang ekonomi dari sampah yang selama ini menjadi persoalan perkotaan,” tutup Iwan.
(Roska)
