Peserta dan jajaran pimpinan instansi berfoto bersama pada puncak Hari Perhubungan Nasional 2026 di Kantor UPP Kelas III Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kamis (15/10/2026). (Dok. HO/TNP)
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kendawangan menggelar puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Terminal Penumpang Kantor UPP Kelas III Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (15/10/2026).
Pada acara itu UPP menyerahkan Pas Kecil, Surat Keterangan Kecakapan, dan jaket penolong (life jacket) kepada nelayan Kendawangan.
Acara puncak ini menutup rangkaian peringatan yang sebelumnya diisi senam dan korve insan perhubungan, santunan kepada anak yatim, serta doa bersama.
Selain penyerahan dokumen dan alat keselamatan, UPP melaksanakan sosialisasi Kampanye Keselamatan Pelayaran dan memberikan Piagam Penghargaan Mitra Perhubungan.
UPP juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Banjarsari tentang pengadaan layanan publik air bersih.
Sejumlah penerima memperlihatkan dokumen yang diserahkan UPP Kelas III Kendawangan dalam rangka Harhubnas 2026 di Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kamis (15/10/2026). (Dok. HO/TNP)
Kepala Kantor UPP Kelas III Kendawangan, Akmad Yani Ridzani, menyebut peringatan Harhubnas sebagai momentum bagi insan perhubungan untuk mewujudkan budaya keselamatan dalam melayani masyarakat.
“Hari Perhubungan Nasional bukan sekadar peringatan tahunan. Kami memastikan bahwa pelayanan keselamatan pelayaran benar-benar sampai kepada masyarakat, termasuk nelayan yang setiap hari melaut dengan kapal berukuran kecil,” ujar Akmad Yani Ridzani.
Acara dihadiri Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang, Sekretaris Kecamatan Kendawangan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kendawangan, serta perwakilan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Ketapang.
Hadir pula kepala desa di wilayah pesisir Kendawangan, pengelola terminal khusus, perusahaan keagenan kapal dan pelayaran, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), tokoh masyarakat, dan kelompok nelayan.
Menurut keterangan UPP, keterlibatan berbagai pihak itu menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran di perairan Kendawangan bertumpu pada koordinasi aparat keamanan, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna jasa.
Pelabuhan Kendawangan, menurut keterangan UPP, termasuk pelabuhan dengan aktivitas pelayaran padat di Kalimantan Barat. Komoditas utama yang dilayani meliputi bauksit, alumina, minyak sawit mentah (CPO), pasir silika, dan hasil hutan.
Tingginya lalu lintas kapal serta keberadaan sejumlah terminal khusus di wilayah kerja Kendawangan menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjaga keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban pelayaran.
“Keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna jasa harus berjalan seiring,” kata Akmad Yani.
