Dayta (30), seorang perempuan penyandang disabilitas, membagikan pengalamannya terkait hambatan aksesibilitas dalam pemanfaatan fasilitas umum dan pengurusan administrasi publik di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri jumpa pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Digital Inklusif di ruang Meranti, Hotel Mercure Pontianak, Kamis (25/6/2026).
Dayta mengapresiasi ruang dialog yang dibuka oleh pihak penyelenggara untuk mempertemukan kelompok disabilitas dengan pembuat kebijakan.
“Senang karena bisa audiensi sama pemerintah, bisa bertemu, bisa saling memberi masukan tentang pentingnya pelayanan untuk disabilitas,” ujar Dayta.
Keterlibatan Kebijakan dan Kritik Fasilitas Publik
Meski sering diundang dalam berbagai kegiatan seremonial, Dayta menyoroti masih minimnya pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan strategis dan peraturan daerah.
“Sudah banyak. Kalau untuk kegiatan sama pemerintah dan masyarakat, itu terdapat. Kalau untuk undangan acara itu udah banyak sekali. Itu udah ada beberapa gitu. Tapi kalau untuk keterlibatan buat kebijakan sama peraturan tadi,” ucapnya, mengisyaratkan ruang partisipasi substansial yang masih terbatas.
Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat krusial agar pembangunan fasilitas khusus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Penting, menurut saya itu penting. Kerjasama untuk pembuatan itu sebagai sepeda kursus itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi harus diskusi dengan masyarakat dan pemerintah butuhnya apa, fasilitas yang dibutuhkannya apa, jadi fasilitasnya bisa optimal. Tapi sekarang kayak melihatnya fasilitasnya belum ramah untuk disabilitas,” jelas Dayta.
Ia menambahkan bahwa kondisi pemenuhan hak aksesibilitas di wilayah Pontianak dan Kubu Raya sejauh ini belum merata serta belum berfungsi secara maksimal.
“Menurut saya, kalau di Pontianak khususnya sama Kuburaya, masih belum optimal, masih belum rata fasilitas yang ramah disabilitasnya. Masih ada satu-satu, dan itu pun masih kurang optimal,” lanjutnya.
Hambatan Administrasi dan Harapan Lapangan Kerja
Dayta kemudian menceritakan pengalaman pribadinya saat berhadapan dengan birokrasi, salah satunya ketika melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Ia menyayangkan sikap petugas operasional yang dinilai belum ramah terhadap kemandirian penyandang disabilitas.
“Jadi hambatan pengalaman aku pribadi itu dan pembuatan SIM itu sama banget. Harus ada pendamping, atau JBI [Juru Bahasa Isyarat], atau ada keluarga. Sebenarnya, menurut aku, aku bisa sendiri, aku bisa tulis. Tapi operaturnya bilang nggak bisa, harus bawa pendamping. Itu keluarga untuk menurus. Tapi aku rasanya nggak perlu, aku bisa kok. Itu gampang, tidak sulit. Kalau lebih rumit, pembuatannya mungkin bisa pakai pendamping. Bisa dengan pendamping, tapi itu kan tergantung,” bebernya.
Atas dasar rentetan kendala tersebut, ia menyampaikan rekomendasi berbasis data agar pemerintah segera memperbanyak fasilitas ramah disabilitas dan memperluas akses lapangan pekerjaan. Dayta juga mengkritik lambatnya respons birokrasi terhadap masukan kelompok marjinal.
“Dengan hambatan yang tadi rekomendasi, itu ada berdata. Targetnya itu harus fasilitas itu ditambah, dan tempat lawan kerja itu ditambah. Tapi memang kita juga harus menerima. Harus menerima teman-teman dengan fasilitas. Tapi biasanya responnya itu lama,” keluhnya.
Saat ini, Dayta bekerja membantu usaha orang tuanya dalam bidang penjualan gas elpiji. Namun, ia menyimpan harapan besar agar pemerintah dapat membuka formasi pekerjaan yang inklusif di masa mendatang, terutama di sektor manajerial.
