Terima Dubes Belanda, Gubernur Muhidin Bahas Mitigasi Gambut dan Repatriasi Aset Sejarah

Pada sektor ketahanan bencana dan pangan, pembahasan difokuskan pada pengelolaan kawasan pascapembangunan infrastruktur Riam Kiwa yang telah didukung pembiayaan pemerintah pusat, terutama rancang bangun tata ruang saluran air menjadi areal persawahan produktif demi memperkuat surplus beras regional.

Terkait bencana kabut asap, transfer pengetahuan teknis pemeliharaan lahan basah dijajaki guna melengkapi asistensi pengeboman air (water bombing) yang sebelumnya pernah disalurkan pihak Belanda.

Tantangan mengelola lahan gambut produktif tanpa memicu kebakaran hutan dijabarkan dalam penjelasannya.

“Yang jelas kita saat ini mungkin bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” katanya.

Selain isu ekologi dan pangan, Muhidin secara khusus memperjuangkan repatriasi benda pusaka dan koleksi intan bersejarah milik Kesultanan Banjar yang kini berada di negeri kincir angin tersebut.

Pihak Kedutaan Belanda dilaporkan membuka ruang komunikasi formal melalui pengiriman surat resmi dari pemerintah daerah.

Instruksi penyusunan dokumen diplomasi kepada jajaran birokrasi daerah ditegaskan dalam perintahnya.

“Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegasnya.

Surat permohonan tersebut segera diteruskan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia guna memperkuat agenda pembicaraan diplomatik saat kunjungan menteri ke Belanda dalam waktu dekat.

Mekanisme perundingan antarpemerintah disadari menjadi syarat mutlak dalam proses pengembalian benda cagar budaya tersebut.

Keterbatasan kepastian pengembalian aset sejarah diutarakan sebagai penutup penjelasannya.

“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelas Muhidin.

(Dayank Ana)