Ubah Nomenklatur Lembaga, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Fokuskan Mutu Layanan SAJI

“Jadi memang ada beberapa kewenangan yang kita tidak melaksanakan lagi tapi ada beberapa kewenangan yang juga ditambah misalkan terkait dengan perizinan PKPR yang sebelumnya di kita sekarang sudah bisa di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Di kita hanya terkait dengan izin berusaha nya,” urai Syarif Iwan Taruna.

Syarif Iwan Taruna menambahkan, instansinya memanfaatkan momentum konsultasi publik ini untuk menjaring keluhan, informasi, serta rekomendasi konstruktif dari para pemangku kepentingan dan pengguna jasa layanan. Data yang dihimpun bakal dijadikan bahan evaluasi performa kinerja berkala.

“Nah untuk di sini memang kita lebih fokus kepada pelayanan publik dimana salah satu yang kita laksanakan setiap hari adalah terkait dengan kita mengeluarkan yang namanya Surat Angkut Jenis Ikan untuk perdagangan dalam negeri dan luar negeri,” paparnya.

Komitmen Antigratifikasi dan Pungli
Penerbitan dokumen SAJI menjadi instrumen krusial karena berkaitan langsung dengan legalitas komoditas perikanan yang diperdagangkan, baik untuk rute domestik maupun pasar ekspor. Oleh karena itu, akurasi data dan kecepatan durasi pelayanan menjadi tolok ukur utama penilaian publik terhadap BPK Pontianak.

Sebagai langkah penguatan integritas birokrasi, di akhir forum tersebut seluruh elemen yang hadir melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pelayanan Prima Bebas dari Gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli). Langkah pencegahan ini diambil guna memastikan rantai bisnis kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Barat berjalan transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

(Hendrawan)