Urus Pajak Tanpa Antre, Pemkot Pontianak Hadirkan Mesin KiosK ePonti

Kemudahan bertransaksi tanpa batas ruang fisik dan jam operasional birokrasi konvensional dinilai menjadi sasaran utama pengoperasian sistem mandiri ini.

“Artinya tidak ada alasan masyarakat sulit untuk melakukan transaksi. Pelayanannya harus semakin dekat, semakin mudah dan semakin cepat,” katanya.

Prinsip kehati-hatian dalam adopsi transaksi digital tetap ditekankan oleh Edi agar kebijakan sistemik tidak mengecualikan warga yang belum memiliki telepon pintar maupun rekening bank pendukung transaksi daring.

“Kalau langsung dipaksa menggunakan QRIS, ada masyarakat yang mungkin tidak punya tabungan atau tidak menggunakan telepon pintar. Jadi kita harus melihat kondisi masyarakat juga,” jelasnya.

Pemberlakuan transaksi nontunai secara bertahap diarahkan pemkot melalui opsi kartu uang elektronik serta kolaborasi edukasi bersama industri perbankan bagi pelaku usaha mikro. Pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dipaparkan lebih lanjut dalam keterangannya.

“QRIS tetap harus terus kita galakkan, terutama untuk UMKM. Tetapi prosesnya harus dibina dan diperluas secara bertahap supaya semua bisa ikut,” ujarnya.

Dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi integrasi sistem keuangan daerah diakui turut mengantarkan Kota Pontianak meraih apresiasi penilaian percepatan digitalisasi daerah. Esensi utama pelayanan publik yang berfokus pada kemudahan akses warga digarisbawahi kembali sebelum mengakhiri arahan.

“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana digitalisasi ini benar-benar membuat pelayanan publik lebih cepat dan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan,” pungkasnya.

(Memei)