Bahas Hak Masyarakat Adat, Tokoh Parlemen dan Aktivis Kumpul di Untan

Minggu, 12 Juli 2026 · 14:501 menit baca · 1 menit baca

Klaster perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan dalam forum legislasi nasional. Sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR RI, anggota komisi hukum, organisasi sipil, dan otoritas keamanan menggelar dialog publik terpadu guna merumuskan perluasan ruang advokasi melalui media massa.

Pertemuan tersebut dikemas dalam Seminar Nasional bertajuk “Peran Media Menyuarakan Masyarakat Adat yang Tidak Pernah Disuarakan” di Gedung Teater I Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Minggu, (12/7/2026).

Forum ini menghadirkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan, Anggota Komisi XIII DPR RI Paulus Hadi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, serta Komisaris Utama Ruai TV Stevanus Masiun, pascaacara dibuka oleh CEO Ruai TV Alim.

Diskusi terfokus pada lambatnya penetrasi regulasi perlindungan wilayah adat serta tingginya hambatan yang dihadapi komunitas lokal dalam mengomunikasikan konflik agraria dan eksklusi sosial kepada para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Kemitraan Strategis Kamtibmas dan Inklusivitas Informasi
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dihadiri oleh perwakilan Bidang Humas Syamsul Munir menyatakan, institusi penegak hukum memosisikan media massa sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui keterangan tertulisnya, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Bambang Suharyono menegaskan perlunya independensi pers dalam menyajikan fakta di lapangan secara berimbang agar tidak memicu polarisasi di tingkat akar rumput.

“Melalui momentum HUT ke-19 Ruai TV, diharapkan lahir semakin banyak kolaborasi antara media, pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, organisasi masyarakat adat, dan aparat keamanan dalam menghadirkan pemberitaan yang inklusif, mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Kalimantan Barat,” ujar Bambang Suharyono.

Para narasumber dari unsur parlemen sepakat bahwa pemenuhan hak-hak adat memerlukan komitmen lintas sektor. Peran media independen dinilai menjadi kunci utama untuk mereduksi kesenjangan informasi antara masyarakat pedalaman dengan otoritas negara guna mendukung arah pembangunan yang berbasis pada keadilan wilayah.

(Memei)

Bahas Hak Masyarakat Adat, Tokoh Parlemen dan Aktivis Kumpul di Untan

Komentar