Gemawan Kritik Kegagalan Penanganan Karhutla Kalbar, Desak DPRD Evaluasi Izin HGU

Lembaga Gemawan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat merombak total kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari pendekatan reaktif menjadi pencegahan berbasis risiko, Senin (14/9/2026).

Desakan tersebut disampaikan Kepala Training and Learning Center (TLC) Gemawan, Arniyanti, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) evaluasi pengendalian karhutla di Ruang Meranti DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Ia mengkritik keras siklus bencana asap yang terus berulang setiap tahun dan menilai tingginya angka kebakaran sebagai bukti kegagalan tata kelola lingkungan hidup daerah.

“Kalimantan Barat selalu menjadi nomor satu, padahal ini bukan penghargaan, tapi ini adalah kegagalan,” tegas Arniyanti di hadapan Pimpinan DPRD Kalbar.

Ia menggarisbawahi kelelahan masyarakat sipil yang terpaksa menormalisasi bencana ekologis akibat absennya solusi permanen dari pemerintah.

“Karena lelah ya kita, capek ada jokes atau kita menormalisasi, Oh, ada tiga musim di Kalimantan Barat: musim kemarau, musim hujan, dan musim asap. Itu bukan sesuatu yang normal,” tambahnya.

Sebagai bentuk respons kritis, Gemawan menyodorkan lima rekomendasi strategis kepada legislatif. Pertama, mendesak peta risiko karhutla dijadikan rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawasan anggaran dituntut berfokus pada wilayah berisiko tertinggi, seperti Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.

“Memastikan program pencegahan tidak hanya muncul ketika status tanggap darurat ditetapkan. Jadi nanti anggaran tahunan seharusnya mengikuti risiko, bukan menunggu kebakaran saja,” ujar Arniyanti.

Kedua, Gemawan menyoroti lemahnya pengawasan konsesi perusahaan dan menuntut uji petik serta verifikasi lapangan terhadap titik api di kawasan Hak Guna Usaha (HGU), khususnya ekosistem gambut.

Arniyanti mengungkapkan adanya temuan lahan izin yang belum beroperasi namun telah hangus terbakar.

Rekomendasi ketiga mendesak rapat evaluasi berkala terhadap perusahaan konsesi yang kawasannya berulang kali terbakar.

“Pencegahan kebakaran seharusnya disertai akuntabilitas terhadap siapa yang menguasai dan mengelola kawasan,” tegasnya.

Sementara rekomendasi keempat dan kelima berfokus pada pemulihan ekosistem secara mengikat, dengan menetapkan restorasi gambut sebagai kewajiban mutlak guna mengatasi kerusakan hidrologis akibat masifnya aktivitas konsesi.

Arniyanti juga menyentil kepekaan pemangku kebijakan terkait krisis air bersih akibat intrusi air laut yang dipicu karhutla. “Lalu apakah Bapak dan Ibu juga merasakan mandi dengan air asin? Saya hanya memastikan bahwa kita semua memiliki perasaan yang sama,” tanyanya.

Selain advokasi di parlemen, Gemawan telah membuka posko bantuan internal bagi warga terdampak serta berkolaborasi dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk menyalurkan alat pelindung diri (APD) dan peralatan pemadaman kepada masyarakat di sembilan kabupaten/kota se-Kalbar.

“Kami selalu menomorsatukan masyarakat karena masyarakatlah yang di garda terdepan. Mereka yang merasakan dampaknya secara langsung,” pungkas Arniyanti.

(Hendrawan)

Gemawan Kritik Kegagalan Penanganan Karhutla Kalbar, Desak DPRD Evaluasi Izin HGU

Komentar